Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Diusulkan Jokowi Jadi Dubes Kiev, Yuddy Yakin Diloloskan Komisi I

Kompas.com - 15/12/2016, 09:10 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Yuddy Chrisnandi telah menjalani uji kepatutan dan kelayakan sebagai calon Duta Besar Indonesia untuk Ukraina, di Komisi I DPR, Rabu (14/12/2016) kemarin.

Mantan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini optimistis Komisi I akan memberikan persetujuan.

"Banyak masukan dari anggota Komisi 1, kemudian pesan-pesan yang sangat penting dalam menjalankan tugas kenegaraan, dan bagi saya, pencalonan yang disampaikan Bapak Presiden ke DPR ini adalah sebuah kehormatan dan juga amanah," kata Yuddy, seusai menjalani uji kelayakan dan kepatutan.

Yuddy kembali mengucapkan terima kasih kepada Presiden Jokowi yang telah memenuhi permintaannya agar ditunjuk sebagai Dubes.

Permintaan untuk menjadi Dubes itu disampaikan Yuddy kepada Jokowi saat dicopot dari kursi menteri pada reshuffle jilid II 27 Juli lalu.

"Banyak yang menyampaikan seolah-olah menjadi Dubes apalagi di negara jauh, daerah yang musim dinginnya menjadi minus 30 derajat, penerbangannya lebih dari 12 jam, itu seolah-olah dibuang. Tapi saya sampaikan kepada teman-teman Komisi I bahwa tidak ada yang merasa dibuang," ujar Yuddy.

Mantan anggota Komisi I DPR ini melihat tugas sebagai Dubes di Kiev, Ukraina, adalah sebuah tantangan.

Ia mengaku sudah mempelajari mengenai situasi konflik antara Ukraina dengan negara tetangganya, Rusia.

Menurut dia, ada potensi di balik kondisi Ukraina yang tidak stabil.

"Karena ukraina ini merupakan masa depan hubungan antara barat dan timur; merupakan negara eropa timur kedua terbesar setelah Rusia; potensinya luar biasa tapi belum tergali secara maksimal. Investasi kita masih sangat minim, begitu pula investasi mereka," papar dia.

Selain Yuddy, ada 22 calon Dubes lain yang sudah menjalani uji kepatutan dan kelayakan di DPR.

Hasil uji kelayakan dan kepatutan itu bersifat rahasia dan dijadikan bahan pertimbangan bagi Presiden Joko Widodo untuk memilih para calon duta besarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

Nasional
Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Nasional
Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para 'Sesepuh'

Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para "Sesepuh"

Nasional
Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Nasional
Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

Nasional
11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

Nasional
Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Nasional
KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar Rupiah

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar Rupiah

Nasional
Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Nasional
Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Nasional
Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Nasional
Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Nasional
Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com