Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

HMI Bantah Laporkan SBY ke Bareskrim Polri

Kompas.com - 11/11/2016, 16:46 WIB
Lutfy Mairizal Putra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI) membantah telah melaporkan presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), ke Bareskrim Polri.

SBY sebelumnya dilaporkan ke Bareskrim atas dugaan tindak pidana penghasutan saat berpidato di kediamannya di Cikeas, Bogor, Selasa (2/11/2016).

Saat itu, SBY menyikapi aksi unjuk rasa sejumlah ormas keagamaan yang mendesak proses hukum terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Koordinator tim kuasa hukum PB HMI, Muhammad Syukur Mandar mengatakan, secara organsiasi, hanya PB HMI dan Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) yang dapat diakui secara resmi.

Sedangkan pelapor membawa nama Forum Silaturahmi Alumni HMI Lintas Generasi.

"Kalau ada yang mengatasnamakan HMI itu kelompok garis keras. Tentu perbuatannya tidak sehaluan dengan apa yang diputuskan HMI, karena kami jelas mendukung sepenuhnya aksi 4 November itu," kata Syukur di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Jumat (11/11/2016).

Syukur menyebutkan, sikap PB HMI dan KAHMI menegaskan bahwa kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok harus diutamakan dari penegakan hukum.

Selain itu, kata dia, pihaknya sedang berfokus pada pembelaan hukum atas penangkapan kader HMI.

"Fokus kami adalah penangkapan terhadap kader HMI yang dituduh provokator. Sedang kami susun dalam sehari dua hari ini," ucap Syukur.

Ketua umum PB HMI Mulyadi P Tamsir  mengatakan dirinya tidak mengenal Mustagfirien selaku pelapor. Menurut dia, Mustagfirien tidak terdaftar dalam keanggotaan resmi HMI.

"Kami tidak kenal siapa dia. Namanya juga tidak ada dalam daftar kader," ujar Mulyadi.

Koordinator Forum Silaturahmi Alumni HMI Lintas Generasi, Mustaghfirien sebelumnya menduga, pidato SBY tersebut mengandung hasutan dan kebencian.

(Baca: Alumni HMI Laporkan SBY ke Polisi karena Dianggap Provokatif)

Hal itu, kata Mustaghfirien, telihat dalam kalimat SBY, "Kalau (pendemo) sama sekali tidak didengar, diabaikan, sampai Lebaran kuda masih ada unjuk rasa itu."

Mustaghfirien menilai, kalimat tersebut telah memprovokasi masyarakat yang ingin melakukan aksi damai untuk berbuat anarkistis.

Kompas TV SBY: Unjuk Rasa Bukan Kejahatan Politik Asal Tak Anarkis
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com