Ketua Komisi III: SBY dan Jokowi Sama-sama Menyajikan Teka-Teki

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo meminta pemerintah mengungkap identitas aktor-aktor politik yang menunggangi kerusuhan pada aksi unjuk rasa Jumat (4/11/2016) lalu.

Sebab, tudingan Presiden Joko Widodo bahwa ada aktor politik yang menunggangi aksi damai itu membuat masyarakat terus bertanya-tanya. 

"Masyarakat benar-benar dibuat bingung, karena baik Presiden Jokowi maupun mantan Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono sama-sama hanya menyajikan teka-teki yang tidak mudah untuk diterka," kata Bambang dalam keterangan tertulisnya, Minggu (6/11/2016).

Bambang menjelaskan, teka-teki itu mulai disajikan oleh Presiden Jokowi ketika mengunjungi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Senin (31/10/2016). 

(Baca: Soal Aktor Politik di Demo 4 November, Setnov Dukung Jokowi)

Entah ada kaitannya atau tidak, SBY esok harinya tiba-tiba menyambangi Menko Polhukam Wiranto dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Lalu pada Rabu (2/11/2016) atau dua hari sebelum demo, SBY mengaku sudah mendapatkan info intelijen yang menyebut ada keterlibatan parpol dibalik aksi unjuk rasa.

(Baca: SBY: Info Intelijen Demo 4 November Digerakkan Parpol, Itu Fitnah dan Menghina)

Dalam jumpa pers di kediamannya tersebut, SBY tidak menyebut siapa pihak yang dituduh menggerakkan aksi tersebut. Meski demikian, dia menganggap informasi tersebut fitnah.

"Masyarakat binggung, mengapa SBY tiba-tiba begitu emosional terkait dengan rencana aksi damai 4 November itu. Apalagi, SBY juga tidak menyebut identitas pihak yang dituding membiayai aksi itu dan juga siapa yang menuduh," ucap Bambang.

Pernyataan SBY itu, lanjut politisi Partai Golkar ini, sama membingungkannya dengan pernyataan resmi Jokowi pasca unjuk rasa 4 November.

Pernyataan Presiden mengenai adanya aktor politik dibalik kerusuhan memunculkan pertanyaan di ruang publik.

(Baca: Jokowi: Kerusuhan Usai Demo 4 November Ditunggangi Aktor Politik)

Masyarakat penasaran dan ingin tahu siapa yang dituding presiden.

"Bukankah negara kita negara hukum? Kita punya banyak pasal untuk bisa menjerat siapapun yg diduga menyebar kebohongan, fitnah, melakukan provokasi, makar dan lain-lain. Jadi, baik SBY maupun Jokowi bisa menempuh jalur hukum," ucap Bambang.

Unjuk rasa pada Jumat lalu di sekitar Istana Kepresidenan menuntut Calon Gubernur DKI Jakarta Nomor Urut 2 Basuki Tjahaja Purnama diproses hukum atas tuduhan penistaan agama.

Aksi semula berjalan damai dari pagi hingga pukul 18.00 WIB. Namun pada malam harinya, bentrok terjadi antara kepolisian dan sebagian pendemo yang belum membubarkan diri.