Dorong Munaslub Partai, Pendiri Hanura Akan Surati Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Penasihat DPP Partai Hanura Djafar Badjeber mengaku akan menyurati Presiden Joko Widodo untuk meminta bantuan agar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Hanura segera digelar.

Alasannya, untuk menghindari kekosongan kepemimpinan dalam partai.

Jabatan Ketua Umum yang semula dijabat Wiranto, kini dijabat Pelaksana Harian Ketua Umum Chairuddin Ismail. Ia ditunjuk pada 29 Juli 2016 lalu, setelah Wiranto menjabat Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan.

(baca: Polemik Ketua Umum Hanura, Menkumham Usul Sebaiknya Diadakan Munaslub)

Menurut aturan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai, jabatan tersebut hanya selama tiga bulan.

"Saya lagi mengirim surat kepada Presiden. Hari ini kemungkinan saya layangkan," kata Djafar saat dihubungi, Selasa (1/10/2016).

Pada gelaran Pilkada Serentak 2017, lanjutnya, seluruh berkas pencalonan ditandatangani oleh Chairuddin yang menjabat Plh ketua umum.

(baca: Pendiri Hanura: Jadi Rancu Wiranto Bersikukuh Tetap Jadi Ketum)

Adapun pada AD/ART partai, Plh tak diperbolehkan mengambil keputusan strategis.

"Bayangkan kalau calon kepala daerah yang kami usung dipersoalkan parpol lain atau lawan? Mereka diusung Plh. Coba Anda bayangkan, runyam enggan republik," tutur Djafar.

Ia mengatakan, banyak kader yang setuju jika Munaslub segera dilaksanakan. Hanya, banyak dari mereka tak berani bersuara.

(baca: Wasekjen Hanura: Tidak Perlu Ada Munaslub Untuk Gantikan Wiranto)

Djafar meminta agar Chairuddin legowo untuk segera membentuk panitia Munaslub agar permasalahan selesai.

"Orang DPP kan harus memberi contoh, jadi teladan. Kalau AD/ART diinjak bagaimana," tutup dia.

Wiranto sebelumnya menegaskan bahwa saat ini tidak ada kekosongan jabatan ketua umum karena dia tidak pernah menyatakan keluar dari keanggotaan dan melepaskan jabatan tersebut.