PAN Anggap Sistem Proporsional Terbuka Lebih Adil

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno berpendapat bahwa sistem proporsional terbuka dalam pemilu legislatif lebih adil ketimbang sistem proporsional tertutup.

Hal itu disampaikan Eddy menanggapi usulan pemerintah dalam draf Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu.

Pada Pasal 401 draf UU tersebut menyebut bahwa sistem Pemilu Legislatif 2019 menggunakan sistem proporsional tertutup.

"Ya memang masing-masing sistem tentu ada kekurangan dan kelebihan, tetapi PAN berharap sistem pemilu legislatif di 2019 tetap terbuka," kata Eddy saat dihubungi Kompas.com, Senin (24/10/2016).

Eddy mengatakan, PAN menilai sistem proporsional terbuka lebih adil ketimbang proporsional tertutup. Menurut Eddy, sistem proporsional terbuka menghadirkan kompetisi secara terbuka bagi masing-masing calon anggota legislatif.

PDI-P Nilai Sistem Proporsional Tertutup Merupakan Pilihan Tepat

Dengan sistem proporsional terbuka para calon diharuskan untuk berpikir sekreatif mungkin agar bisa meloloskan diri ke Senayan.

Selain itu kata Eddy, sistem proporsional terbuka menjadikan seluruh calon setara, artinya tak satu pun ada yang diistimewakan partai.

Meski demikian Eddy mengakui tingginya biaya politik menjadi kelemahan bagi sistem proporsional terbuka.

Namun Eddy mewajari hal itu dan ia mengaku PAN hampir tak mengalami hal tersebut.

"Memang logisitik yang tinggi bisa mengalahkan calon yang sudah bekerja lama di daerah pemilihannya, namun di PAN hal itu tak terjadi karena kami bukan partai yang punya kapital besar, makanya kami selalu menyarankan agar calon selalu turun sejak awal," lanjut Eddy.

(Baca: Wasekjen PKB Sebut Sistem Proporsional Terbuka Sesuai Harapan Rakyat)

Sebelumnya diketahui dalam draf RUU Pemilu, Pemerintah di Pasal 138 dan 401 mengusulkan sistem proporsional tertutup pada pemilu legislatif 2019. Usulan tersebut lantas menimbulkan pro dan kontra bagi partai-partai.