Survei "Kompas": Mayoritas Publik Anggap KKN Masih Jadi Persoalan yang Mesti Dituntaskan

JAKARTA, KOMPAS.com - Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) terus menjadi sorotan publik sejak era reformasi. Di dua tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, KKN dianggap masih menjadi persoalan yang belum bisa dituntaskan.   

Dari hasil survei Litbang Harian Kompas, yang naik cetak pada edisi Jumat 21 Oktober, disebutkan bahwa sebanyak 46 persen responden menilai bahwa KKN merupakan persoalan yang paling mendesak di bidang penegakan hukum. 

Di survei tersebut, tingkat keyakinan masyarakat terhadap perbaikan kondisi penegakan hukum jadi yang terendah dibanding tiga bidang lainnya, yaitu bidang politik dan keamanan, bidang ekonomi serta bidang kesejahteraan sosial.

Tingkat keyakinan publik terhadap perbaikan kondisi di bidang penegakan hukum hanya mencapai 78,3 persen.

Sementara keyakinan masyarakat di bidang kesejahteraan sosial mencapai 83,7 persen. Sedangkan bidang ekonomi di angka 79 persen dan keamanan 80,5 persen

Selain persoalan KKN, sebanyak 9.83 persen responden juga menilai narkoba sebagai permasalahan di bidang penegakan hukum yang mendesak untuk segera diselesaikan. 

Sedangkan dua persoalan mendesak lainnya adalah kriminalitas (4 persen) dan keadilan dalam hukum (4,25 persen).

Meski angkanya rendah dibandingkan bidang-bidang lainya, namun tingkat keyakinan perbaikan kondisi penegakan hukum menunjukan tren peningkatan sejak Oktober 2015 lalu.

Sempat hampir menyentuh angka 60 persen, angkanya perlahan merangkak naik hingga mencapai 78,3 persen pada Oktober 2016.

(Baca: Survei "Kompas": 61 Persen Publik Puas Kinerja Pemerintah, Citra Jokowi Makin Positif)

Dari empat bidang penilaian yang menjadi sorotan dalam survei ini, persoalan KKN adalah yang paling menonjol dikeluhkan publik.

Dalam bidang itu, opini mayoritas responden menunggu agenda penyelesaian.

Berbeda dengan bidang politik dan keamanan misalnya, yang tidak menghimpun satu pun aspek persoalan secara dominan.

Atau dengan kata lain, persoalan di bidang politik relatif "sudah selesai" pada saat ini.

Survei untuk mengukur kinerja pemerintahan ini dilakukan secara tatap muka pada 1.200 koresponden yang sama secara periodik oleh Litbang Kompas, dan kali ini dilakukan pada 29 September-9 oktober 2016.

Populasi survei ini adalah warga Indonesia berusia di atas 17 tahun, responden dipilih secara acak bertingkat di 32 provinsi.

Menggunakan metode ini, pada tingkat kepercayaan 95 persen, margin of error penelitian +/- 2,8 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana.