Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Banyak yang Menolak Usulan Presiden Orang Indonesia Asli, Apa Kata PPP?

Kompas.com - 07/10/2016, 15:45 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Usulan Partai Persatuan Pembangunan agar dilakukan amandemen UUD 1945 terkait ketentuan bahwa calon presiden dan calon wakil presiden Indonesia adalah orang Indonesia asli tak mendapatkan respons positif.

Sejumlah kalangan menolak usulan yang disampaikan PPP sebagai rekomendasi resmi dari Musyawarah Kerja Nasional I.

Dengan usulan itu, PPP berpandangan bahwa WNI yang memiliki darah atau keturunan asing dianggap PPP tidak bisa menjadi presiden atau wakil presiden.

Apa tanggapan PPP atas respons publik yang sebagian besar mempertanyakan definisi "asli" itu?

Sekjen PPP Arsul Sani menjelaskan, harus ada pemeriksaan kembali terhadap risalah persidangan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Kemerdekaan Indonesia (PPKI) untuk menelusuri kadar "asli" yang saat ini diperdebatkan.

(Baca: Hanura: Usulan Presiden Harus "Indonesia Asli" Sangat Primitif)

Dalam keanggotaan BPUPKI dan PPKI juga terdapat Tionghoa, Arab, dan lainnya.

"Harus diperiksa kembali, apa sih perdebatannya ketika bicara soal "asli". Para pendiri bangsa kan pasti enggak asal ngomong," ujar Anggota Komisi III DPR itu, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (.

Namun, jika pemahaman disederhanakan, kata "asli" merujuk pada semua suku bangsa dari Aceh hingga Papua.

Adapun mengenai definsinya yang dikhawatirkan bertabrakan dengan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, Arsul mengatakan, harus ada rumusan dan kesepakatan bersama.

"Misal dianggap asli kalau ketercampurannya pada derajat yang keberapa. Di atas ketiga, keempat. Nanti kita definisikan kembali," tuturnya.

(Baca: Ada Apa di Balik Usulan Presiden Orang Indonesia Asli?)

Ia menambahkan, hasil amandemen UUD 1945 baru bisa diperjuangkan ke arah yang lebih konkret jika ada kesepakatan politik untuk melakukan hal tersebut.

"Tapi kapan terjadi ya wallahu alam. Karena sejauh ini persoalan amandemen UUD 1945 kan baru berupa wacana yang begulir," ujar Arsul.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Shalat Jumat di Masjid Baiturrahman Aceh, Anies Diteriaki 'Presiden 2029'

Shalat Jumat di Masjid Baiturrahman Aceh, Anies Diteriaki "Presiden 2029"

Nasional
Polri Siapkan Posko Pemantauan dan Pengamanan Jalur untuk World Water Forum di Bali

Polri Siapkan Posko Pemantauan dan Pengamanan Jalur untuk World Water Forum di Bali

Nasional
Menkumham Bahas Masalah Kesehatan Napi dengan Presiden WAML

Menkumham Bahas Masalah Kesehatan Napi dengan Presiden WAML

Nasional
Sidang Sengketa Pileg, PAN Minta PSU di 7 TPS Minahasa

Sidang Sengketa Pileg, PAN Minta PSU di 7 TPS Minahasa

Nasional
AHY Ungkap Koalisi Prabowo Sudah Bahas Pembagian Jatah Menteri

AHY Ungkap Koalisi Prabowo Sudah Bahas Pembagian Jatah Menteri

Nasional
Jokowi Minta Relokasi Ribuan Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang Dipercepat

Jokowi Minta Relokasi Ribuan Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang Dipercepat

Nasional
Caleg Tidak Siap Ikuti Sidang Daring, Hakim MK: Suara Putus-putus, Jadi Lapar...

Caleg Tidak Siap Ikuti Sidang Daring, Hakim MK: Suara Putus-putus, Jadi Lapar...

Nasional
Anies-Muhaimin Kunjungi Aceh Usai Pilpres, Ingin Ucapkan Terima Kasih ke Warga

Anies-Muhaimin Kunjungi Aceh Usai Pilpres, Ingin Ucapkan Terima Kasih ke Warga

Nasional
Bareskrim Polri Yakin Penetapan Panji Gumilang sebagai Tersangka TPPU Sah Menurut Hukum

Bareskrim Polri Yakin Penetapan Panji Gumilang sebagai Tersangka TPPU Sah Menurut Hukum

Nasional
Polisi Lengkapi Kekurangan Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang

Polisi Lengkapi Kekurangan Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang

Nasional
Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang

Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Bersama TNI AL, Polisi, dan Basarnas, Bea Cukai Bantu Evakuasi Korban Erupsi Gunung Ruang

Bersama TNI AL, Polisi, dan Basarnas, Bea Cukai Bantu Evakuasi Korban Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Prabowo Ingin Berkumpul Rutin Bersama Para Mantan Presiden, Bahas Masalah Bangsa

Prabowo Ingin Berkumpul Rutin Bersama Para Mantan Presiden, Bahas Masalah Bangsa

Nasional
Hanura Sebut Suaranya di Manokwari Dipindah ke PSI, Berdampak ke Perolehan Kursi DPRD

Hanura Sebut Suaranya di Manokwari Dipindah ke PSI, Berdampak ke Perolehan Kursi DPRD

Nasional
Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com