Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ada Apa di Balik Usulan Presiden Orang Indonesia Asli?

Kompas.com - 06/10/2016, 18:45 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menilai, ada perasaan "terancam" di balik usulan Partai Persatuan Pembangunan agar presiden adalah orang Indonesia asli.

PPP mengusulkan agar ketentuan itu dimuat dalam amandemen UUD 1945.

Usulan tersebut diungkapkan dalam Musyawarah Kerja Nasional I PPP sebagai rekomendasi resmi.

Dengan usul ini, PPP berpandangan, WNI yang berdarah atau keturunan asing tidak bisa menjadi presiden atau wakil presiden.

"Konteks demokrasi yang memberikan peluang besar adanya Pilkada langsung memunculkan kepala-kepala daerah yang juga dari (asal) aneka ragam. Apakah jadi kekuatan betul atau justru ada masyarakat yang menamakan dirinya asli itu merasa terancam," kata Siti, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/10/2016).

Dalam UUD 1945, lanjut dia, pemikiran-pemikiran yang disampaikan pendiri bangsa sangat solid dan dibekali nuansa filosofis kebatinan.

(Baca: Hanura: Usulan Presiden Harus "Indonesia Asli" Sangat Primitif)

Saat perumusan UUD 1945, di mana Indonesia baru merdeka, maka yang menjadi prioritas adalah kepentingan pribumi.

"Ini lalu ada perkembangan-perkembangan yang mengharu biru kembali. Perasaan-perasaan mereka lalu ingat kembali pada pendirian negara ini," kata Siti.

"Mengapa sampai dibunyikan presiden harus Indonesia asli. (Menumbuhkan) Nuansa revolusioner, baru merdeka, enggan dijajah ratusan tahun," sambungnya.

Siti mengatakan, frasa "orang Indonesia asli" telah dihapuskan pada tahun 2002.

Ia menduga, usulan tersebut tercetus juga karena melihat kondisi 14 tahun belakangan ini.

Pengusaha dari beragam etnis juga bisa mendirikan dan memiliki partai politik.

Menurut Siti, perasaan terancam tersebut adalah hal wajar.

Akan tetapi, tidak tepat jika digunakan sebagai komoditi politik untuk mendiskreditkan pihak-pihak tertentu.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com