Ada salah Tulis di Salah Satu Pasal dalam UU Pilkada

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi II DPR Ahmad Riza Patria menyatakan terdapat kesalahan pengetikan dalam Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, tepatnya pada Pasal 7 Ayat 2 butir g.

Dalam pasal itu tertulis "Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana".

"Di Pasal 7 Ayat 2 ini butir g ini kan tulisnnya tidak pernah sebagai terpidana, harusnya tulisannya itu tidak sedang sebagai terpidana. Ini ada salah ketik ini, salah diharmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM waktu itu," kata Riza di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (9/9/2016).

Riza mengatakan jika menggunakan kata "pernah", justru bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada pada pasal 7 ayat 2 butir g.

Semestinya kata yang digunakan adalah "sedang".

Dalam amar putusannya, MK mengabulkan permohonan dibolehkannya mantan narapidana mencalonkan diri begitu bebas dari masa tahanan.

Dengan catatan sang mantan narapidana harus mendeklarasikan statusnya sebagai mantan narapidana ke khalayak.

"Satu sisi menjelaskan mantan terpidana boleh selama tetapi di satu sisi di sini harus yang tidak pernah sebagai narapidana yang boleh daftar, enggak ketemu ini. Ini kacau ini pasal ini saling meniadakan dan UU tidak boleh bertentangan dengan putusan MK," lanjut Riza.

Politisi Partai Gerindra itu mengatakan kesalahan penulisan UU Pilkada tersebut bisa berimbas pada judicial review.

Bahkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang dibuat pun bisa digugat ke Mahkamah Agung (MA).

"Sebab PKPU yang dibuat pastilah mengasumsikan UU terbaru menggunakan kata "sedang", bukan "pernah", tujuannya untuk mengakomodasi calon yang dikriminalisasi dengan tindak pidana ringan yang dilakukan atas dasar kealpaan," lanjut Riza.