Hanura Anggap Keputusan Jokowi Tak Potong Anggaran MPR, DPR, dan DPD Tepat

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Fraksi Partai Hanura Dadang Rusdiana menilai tepat jika Presiden Joko Widodo yang tak meminta DPR, MPR dan DPD menghemat anggaran.

Menurut dia, parlemen memang membutuhkan anggaran yang berbeda jika dibandingkan kementerian atau lembaga lainnya.

"DPR itu kan mengawasi pemerintah, bila anggaran kami disandera oleh pemerintah, dikurangi, berarti ada pertanyaan berikutnya oleh masyarakat. DPR kalau anggarannya dipotong, nanti tugas pengawasannya akan menurun," kata Dadang, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/9/2016).

(Baca: Jokowi Instruksikan 83 Kementerian/Lembaga Hemat Anggaran Kecuali MPR, DPR, dan DPD)

Dadang menilai, kinerja DPR hal legislasi, anggaran, hingga pengawasan berjalan cukup baik. Oleh karena itu, tak masalah jika DPR tidak melakukan penghematan.

"Tapi kalau DPR leha-leha kerjanya saya protes, jadi ini pertaruhan kualitas kinerja DPR," ujar Dadang.

Presiden Joko Widodo sebelumnya menerbitkan instruksi presiden Nomor 8 Tahun 2016 tentang penghematan anggaran Kementerian dan Lembaga per tanggal 26 Agustus 2016 tersebut.

Ada 83 kementerian/lembaga yang diminta menghemat anggaran. Total dari penggematan anggaran itu mencapai 64 Triliun.

Namun, DPR, DPD dan DPRD tidak diminta melakukan penghematan.