Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

MK Minta Pengadaan Sekretariat Tetap AACC kepada Jokowi

Kompas.com - 01/09/2016, 18:49 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pimpinan Mahkamah Konstitusi (MK) mengajukan permohonan pengadaan Sekretariat Tetap Association of Asian Constitutional Courts and Equivalent Institutions (AACC) di Jakarta kepada Presiden Joko Widodo.

AACC merupakan organisasi perkumpulan lembaga semacam Mahkamah Konstitusi negara-negara di kawasan Asia.

Ketua MK Arief Hidayat mengatakan, keberadaan sekretariat tetap AACC itu merupakan konsekuensi dari terpilihnya lagi MK Indonesia sebagai Ketua AACC. Ini juga hasil keputusan kongres AACC yang menetapkan sekretariat tetapnya berada di Jakarta.

"Kami minta support Presiden sebagai kepala negara untuk sekretariat tetap sebagaimana ASEAN memiliki sekretariat tetap di Jakarta," ujar Arief setelah bertemu Presiden Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis (1/9/2016).

Arief mengatakan, Presiden Jokowi sangat mendukung hal itu. Presiden mengatakan bahwa hal itu menunjukan bahwa MK RI diapresiasi komunitas hukum dunia dan dipercaya di tingkat Asia menjadi pelopor negara hukum yang demokratis.

Jokowi, lanjut Arief, berjanji akan membicarakan apa mungkin mengadakan sekretariat tetap untuk AACC dengan Kementerian Keuangan.

 

"Tapi kalau memang mencukupi di Gedung MK (Jalan Medan Merdeka Barat) mencukupi, ya di sana saja. Tapi kalau tidak mencukupi, ya kami meminta perhatian dari pemerintah untuk bisa menambah ruangan, menambah gedung atau bagaimana," ujar Arief.

"Tapi prinsip kami tidak akan, misalnya kami minta dibangun gedung baru. Karena kami tahu anggaran Indonesia tidak cukup untuk itu sehingga kami harus tahu diri," lanjut dia.

Kompas TV Indonesia Tuan Rumah Pertemuan MK se-Asia
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pembangunan Tol MBZ yang Dikorupsi Menyimpan Persoalan, Beton di Bawah Standar, dan Lelang Sudah Diatur

Pembangunan Tol MBZ yang Dikorupsi Menyimpan Persoalan, Beton di Bawah Standar, dan Lelang Sudah Diatur

Nasional
Kasus 'Ilegal Fishing' 91.246 Ekor Benih Lobster di Jabar Rugikan Negara Rp 19,2 M

Kasus "Ilegal Fishing" 91.246 Ekor Benih Lobster di Jabar Rugikan Negara Rp 19,2 M

Nasional
Menlu Retno: Ada Upaya Sistematis untuk Terus Hambat Bantuan Kemanusiaan ke Gaza

Menlu Retno: Ada Upaya Sistematis untuk Terus Hambat Bantuan Kemanusiaan ke Gaza

Nasional
Pemprov Sumbar Diminta Bangun Sistem Peringatan Dini Banjir Bandang di Permukiman Sekitar Gunung Marapi

Pemprov Sumbar Diminta Bangun Sistem Peringatan Dini Banjir Bandang di Permukiman Sekitar Gunung Marapi

Nasional
Jokowi Ajak Gubernur Jenderal Australia Kunjungi Kebun Raya Bogor

Jokowi Ajak Gubernur Jenderal Australia Kunjungi Kebun Raya Bogor

Nasional
BNPB: 20 Korban Hilang akibat Banjir Lahar di Sumbar Masih dalam Pencarian

BNPB: 20 Korban Hilang akibat Banjir Lahar di Sumbar Masih dalam Pencarian

Nasional
Jokowi Ajak Gubernur Jenderal Australia Tanam Pohon di Bogor

Jokowi Ajak Gubernur Jenderal Australia Tanam Pohon di Bogor

Nasional
Pernyataan Kemendikbud soal Pendidikan Tinggi Sifatnya Tersier Dinilai Tak Jawab Persoalan UKT Mahal

Pernyataan Kemendikbud soal Pendidikan Tinggi Sifatnya Tersier Dinilai Tak Jawab Persoalan UKT Mahal

Nasional
PKS Usul Proporsional Tertutup Dipertimbangkan Diterapkan Lagi dalam Pemilu

PKS Usul Proporsional Tertutup Dipertimbangkan Diterapkan Lagi dalam Pemilu

Nasional
Jokowi Terima Kunjungan Kenegaraan Gubernur Jenderal Australia David Hurley

Jokowi Terima Kunjungan Kenegaraan Gubernur Jenderal Australia David Hurley

Nasional
Polri Tangkap 3 Tersangka 'Ilegal Fishing' Penyelundupan 91.246 Benih Bening Lobster

Polri Tangkap 3 Tersangka "Ilegal Fishing" Penyelundupan 91.246 Benih Bening Lobster

Nasional
PDI-P Anggap Pernyataan KPU soal Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur Membingungkan

PDI-P Anggap Pernyataan KPU soal Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur Membingungkan

Nasional
Kesaksian JK dalam Sidang Karen Agustiawan yang Bikin Hadirin Tepuk Tangan...

Kesaksian JK dalam Sidang Karen Agustiawan yang Bikin Hadirin Tepuk Tangan...

Nasional
DPR Tunggu Surpres Sebelum Bahas RUU Kementerian Negara dengan Pemerintah

DPR Tunggu Surpres Sebelum Bahas RUU Kementerian Negara dengan Pemerintah

Nasional
Nurul Ghufron Akan Bela Diri di Sidang Etik Dewas KPK Hari Ini

Nurul Ghufron Akan Bela Diri di Sidang Etik Dewas KPK Hari Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com