Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anies Baswedan: Bukan karena Kinerja Saya, Presiden Pasti Punya Kepentingan Lain

Kompas.com - 29/07/2016, 08:06 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mencopot Anies Baswedan dari jabatan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Rabu (27/7/2016) lalu. Anies dicopot bersama tujuh menteri Kabinet Kerja lainnya.

Pencopotan Anies ini lalu mengundang reaksi netizen. Dari delapan menteri yang dicopot, pencopotan Anies-lah yang paling dipertanyakan, mengapa Anies diganti?

Kepada Kompas.com di kediamannya di bilangan Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Kamis (28/7/2016), Anies tidak banyak berkomentar soal spekulasi alasan mengapa Presiden mencopot dirinya.

Namun, dengan tegas ia menampik jika pencopotan disebut-sebut lantaran kementeriannya tidak memiliki prestasi alias kinerja yang baik.

(Baca: Detik-detik Anies Baswedan Dicopot...)

"Jadi ini bukan karena kinerja saja, tetapi mungkin ada kepentingan lain yang harus diakomodasi, mungkin ya. Ada keperluan lain yang mengharuskan ada orang berbeda di tempat saya dahulu. Saya percaya apa yang dilakukan Presiden untuk memastikan pemerintahan berjalan baik," ujar Anies.

Ia menegaskan, kementeriannya telah mencapai hasil yang baik, meski diakui memang masih ada kekurangannya.

Lantas, apa saja prestasi Anies dalam mengembangkan dunia pendidikan tanah air semasa menjadi menteri?

Dari KIP hingga Gerakan Antar Anak Sekolah

Pertama, distribusi Kartu Indonesia Pintar (KIP). Meski diakui sempat tertahan pendistribusiannya, Anies menyebutkan, distribusi KIP tahun 2015 dan 2016 kepada peserta didik terbilang sukses.

"Tahun lalu (2015), target peserta didik yang menerima KIP itu ada 17,9 juta. Namun kami berhasil membagikan 19,1 juta anak. Sementara tahun ini, target distribusinya sama dan sudah didistribusikan 93 persen," ujar Anies.

(Baca: Survei: "Netizen" Sambut Positif Sri Mulyani dan Sedih Anies Baswedan Diganti)

Adapun, keterlambatan distribusi KIP sempat terjadi di awal. Hal itu lantaran Kemendikbud mesti menunggu data jumlah peserta didik yang berhak menerima KIP dari Badan Pusat Statistik (BPS).

"Di awal, Presiden memang sempat tanya, kenapa KIP enggak jalan, saya bilang nunggu data BPS. Namun begitu data BPS ada, kami langsung bergerak, bahkan melampaui target di tahun lalu," ujar Anies.

Kedua, terkait masa orientasi siswa (MOS). Sebelumnya,  MOS di setiap sekolah dijadikan ajang perpeloncoan peserta didik. Di sela itu, kerap muncul aksi kekerasan. Pemerintah pun cenderung membiarkan hal itu terjadi.

(Baca: Pagi di Rumah Anies Baswedan, Sehari Setelah Tak Jabat Menteri...)

Begitu Anies menjabat sebagai Mendikbud, ia 'galak' kepada sekolah yang masih menerapkan MOS. Ia menerbitkan surat edaran ke seluruh sekolah untuk mengantisipasi perpeloncoan itu.

Anies juga membuat laman khusus sebagai sarana melapor bagi orang tua yang anaknya menjadi korban perpeloncoan. Hasilnya, menurut Anies, maksimal.

"Tahun ini nol yang meninggal dunia selama hari-hari pertama tahun ajaran baru. MOS dihapus, kekerasan dihapus juga. Kalau perpeloncoannya masih adalah satu dua yang melapor, tapi sudah enggak kelihatan lagi anak sekolah itu kayak badut. Revolusi mental itu jalan," ujar Anies.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com