Anies Baswedan: Bukan karena Kinerja Saya, Presiden Pasti Punya Kepentingan Lain

Kompas.com - 29/07/2016, 08:06 WIB
Anies Baswedan keluar dari kantorya di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan didampingi keluarga, Rabu (27/7/2017) pasca Presiden Jokowi mengumumkan Anies dicopot dari jabatan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. KOMPAS.com/KRISTIANTO PURNOMOAnies Baswedan keluar dari kantorya di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan didampingi keluarga, Rabu (27/7/2017) pasca Presiden Jokowi mengumumkan Anies dicopot dari jabatan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mencopot Anies Baswedan dari jabatan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Rabu (27/7/2016) lalu. Anies dicopot bersama tujuh menteri Kabinet Kerja lainnya.

Pencopotan Anies ini lalu mengundang reaksi netizen. Dari delapan menteri yang dicopot, pencopotan Anies-lah yang paling dipertanyakan, mengapa Anies diganti?

Kepada Kompas.com di kediamannya di bilangan Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Kamis (28/7/2016), Anies tidak banyak berkomentar soal spekulasi alasan mengapa Presiden mencopot dirinya.

Namun, dengan tegas ia menampik jika pencopotan disebut-sebut lantaran kementeriannya tidak memiliki prestasi alias kinerja yang baik.


(Baca: Detik-detik Anies Baswedan Dicopot...)

"Jadi ini bukan karena kinerja saja, tetapi mungkin ada kepentingan lain yang harus diakomodasi, mungkin ya. Ada keperluan lain yang mengharuskan ada orang berbeda di tempat saya dahulu. Saya percaya apa yang dilakukan Presiden untuk memastikan pemerintahan berjalan baik," ujar Anies.

Ia menegaskan, kementeriannya telah mencapai hasil yang baik, meski diakui memang masih ada kekurangannya.

Lantas, apa saja prestasi Anies dalam mengembangkan dunia pendidikan tanah air semasa menjadi menteri?

Dari KIP hingga Gerakan Antar Anak Sekolah

Pertama, distribusi Kartu Indonesia Pintar (KIP). Meski diakui sempat tertahan pendistribusiannya, Anies menyebutkan, distribusi KIP tahun 2015 dan 2016 kepada peserta didik terbilang sukses.

"Tahun lalu (2015), target peserta didik yang menerima KIP itu ada 17,9 juta. Namun kami berhasil membagikan 19,1 juta anak. Sementara tahun ini, target distribusinya sama dan sudah didistribusikan 93 persen," ujar Anies.

(Baca: Survei: "Netizen" Sambut Positif Sri Mulyani dan Sedih Anies Baswedan Diganti)

Adapun, keterlambatan distribusi KIP sempat terjadi di awal. Hal itu lantaran Kemendikbud mesti menunggu data jumlah peserta didik yang berhak menerima KIP dari Badan Pusat Statistik (BPS).

"Di awal, Presiden memang sempat tanya, kenapa KIP enggak jalan, saya bilang nunggu data BPS. Namun begitu data BPS ada, kami langsung bergerak, bahkan melampaui target di tahun lalu," ujar Anies.

Kedua, terkait masa orientasi siswa (MOS). Sebelumnya,  MOS di setiap sekolah dijadikan ajang perpeloncoan peserta didik. Di sela itu, kerap muncul aksi kekerasan. Pemerintah pun cenderung membiarkan hal itu terjadi.

(Baca: Pagi di Rumah Anies Baswedan, Sehari Setelah Tak Jabat Menteri...)

Begitu Anies menjabat sebagai Mendikbud, ia 'galak' kepada sekolah yang masih menerapkan MOS. Ia menerbitkan surat edaran ke seluruh sekolah untuk mengantisipasi perpeloncoan itu.

Anies juga membuat laman khusus sebagai sarana melapor bagi orang tua yang anaknya menjadi korban perpeloncoan. Hasilnya, menurut Anies, maksimal.

"Tahun ini nol yang meninggal dunia selama hari-hari pertama tahun ajaran baru. MOS dihapus, kekerasan dihapus juga. Kalau perpeloncoannya masih adalah satu dua yang melapor, tapi sudah enggak kelihatan lagi anak sekolah itu kayak badut. Revolusi mental itu jalan," ujar Anies.

Ketiga, menciptakan sekolah aman. Anies mengatakan bahwa sebelumnya kekerasan di sekolah bukan dianggap persoalan pendidikan. Penyelesaiannya pun sepotong-sepotong dan langsung masuk ke ranah hukum tanpa mempertimbangkan usia pelaku.

Namun, semenjak menjadi Mendikbud, Anies menegaskan bahwa negara harus hadir, bahkan sampai ke aktivitas peserta didik sehari-hari. Contohnya, mengimbau sekolah membentuk satgas pengamanan sekaligus melibatkan banyak pihak untuk mengantisipasi kekerasan di sekolah.

Keempat, yakni pembenahan seleksi terbuka pejabat di Kemendikbud. Jika sebelumnya proses penentuan pejabat eselon berlangsung tertutup, Anies mengubahnya menjadi terbuka.

(Baca: Dicopot sebagai Mendikbud, Ini Harapan Anies Baswedan kepada Muhadjir Effendy)

Pemilihan pejabat eselon I pun didasarkan pada syarat karier yang terbukti telah bekerja baik dan memiliki integritas.

Kelima, yang baru-baru ini terjadi, yakni mengimbau para orangtua mengantas anaknya sekolah pada tahun ajaran baru.

"Kemarin, itu menjadi gerakan nasional. Semuanya menjadi sadar betapa pentingnya meluangkan waktu untuk mengantar anak sekolah. Orang tua bisa berinteraksi dengan guru dan sebagainya," ujar Anies.

Selain itu, ada pula program-program lain yang juga dinilai Anies memiliki tingkat keberhasilan cukup tinggi antara lain penerapan kurikulum terbaru, menyebarkan guru berkualitas, hingga reformasi ujian nasional.

Program tidak selesai

Ada satu program yang menurut Anies masih berjalan dan tidak sempat diselesaikannya, yakni perencanaan kurikulum bagi sekolah kejuruan.

"Intinya adalah anak magang itu memiliki kurikulum dan bukan hanya sekedar ada di kantor untuk disuruh-suruh tak jelas saja," ujar Anies.

(Baca: Ada Anggapan Dicopot karena Akan Maju Pilpres 2019, Ini Jawaban Anies Baswedan)

Ia mencontohkan, seorang anak magang di perusahaan media massa. Jika kurikulum sekolah kejuruan itu sudah rampung, peserta didik sudah memiliki standard kerja sebagai pegawai magang di perusahaan media.

"Misalnya dia magang di Kompas. Lalu apa saja sih yang harus dikerjakan anak itu? Misalnya ini, ini, ini. Inilah yang sedang kami susun untuk disepakati asosiasi perusahaan juga," ujar Anies.

Penyusunan itu belum rampung lantaran Kemendikbud harus mengakomodasi lebih dari 400 profesi.

Tidak "keluar stadion"

Dari segala pencapaian yang diraih Anies selama 20 bulan menjabat Mendikbud, ia yakin pencopotan dirinya bukanlah disebabkan lantaran kinerjanya yang buruk. Sebab jika soal kinerja, Anies mengatakan bahwa ada 34 menteri di Kabinet Kerja yang memiliki pencapaian masing-masing.

"Sederhana saja, kalau soal kinerja, kabinet itu ada 34 orang," ujar Anies sembari tersenyum.

Ia tidak melanjutkan kalimatnya. Lebih dari itu, Anies menganggap sebuah pemerintahan itu ibarat permainan sepak bola.

Ada pelatih yang mengatur dan ada pemain yang menuruti kata pelatih. Ketika sang pelatih membangkucadangkan salah satu pemain, keputusan itu harus diterima.

(Baca: Komitmen Anies Baswedan untuk Tidak Keluar dari "Stadion")

Atas prinsipnya itu, ia tidak kecewa terhadap pencopotan dirinya. Ia pun tidak akan marah dan 'keluar stadion' atas keputusan itu.

"Enggak akan. Bukan hanya enggak akan keluar stadion, saya enggak akan keluar dari tim ini. Saya cool saja," ujar Anies.

Toh Anies memuji latar belakang penggantinya, Muhadjir Effendy. Sosok Muhadjir dikenal sebagai sosok pendidik andal dan berkarakter. Ia yakin jika diberikan waktu yang cukup, Muhadjir akan melanjutkan program-program yang telah dimulainya.

"Berikanlah waktu dengan mendukung dan memberikan opini yang obyektif kepada beliau. Jangan baru datang sudah langsung dinilai. Pak Muhadjir ini punya track record dan bukan orang baru di dunia pendidikan," ujar Anies.

Baca tentang
Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pegawai KPK Jadi ASN, PPP Minta Gaji dan Tunjangan Mereka Tak Dikurangi

Pegawai KPK Jadi ASN, PPP Minta Gaji dan Tunjangan Mereka Tak Dikurangi

Nasional
Alasan Pengesahan Revisi UU KPK Jalan Terus meski Hanya Disaksikan 102 Anggota DPR

Alasan Pengesahan Revisi UU KPK Jalan Terus meski Hanya Disaksikan 102 Anggota DPR

Nasional
UU KPK Hasil Revisi Bisa Diuji Materil Maupun Formil di MK

UU KPK Hasil Revisi Bisa Diuji Materil Maupun Formil di MK

Nasional
Simbol Kematian KPK, Replika Makam di Gedung KPK Ditaburi Bunga

Simbol Kematian KPK, Replika Makam di Gedung KPK Ditaburi Bunga

Nasional
Pakar: Revisi UU KPK Memang Perlu, tapi Tak Mendesak

Pakar: Revisi UU KPK Memang Perlu, tapi Tak Mendesak

Nasional
Sebelum Sita dan Geledah, KPK Wajib Minta Izin Tertulis Dewan Pengawas

Sebelum Sita dan Geledah, KPK Wajib Minta Izin Tertulis Dewan Pengawas

Nasional
Revisi UU KPK Disahkan, Pegawai KPK dan Aktivis Sorot Laser ke Logo KPK

Revisi UU KPK Disahkan, Pegawai KPK dan Aktivis Sorot Laser ke Logo KPK

Nasional
Hilangkan Asap, 40 Ton Kapur Tohor Aktif Bakal Ditabur di Kawasan Karhutla Sumatera dan Kalimantan

Hilangkan Asap, 40 Ton Kapur Tohor Aktif Bakal Ditabur di Kawasan Karhutla Sumatera dan Kalimantan

Nasional
Pengesahan Revisi UU KPK Hanya Disaksikan 102 Anggota DPR

Pengesahan Revisi UU KPK Hanya Disaksikan 102 Anggota DPR

Nasional
Menkumham: Dibilang Naskah Akademik RUU KPK Tak Ada, Yang Benar Aja!

Menkumham: Dibilang Naskah Akademik RUU KPK Tak Ada, Yang Benar Aja!

Nasional
Sempat Ditunda, DPR Akhirnya Sahkan RUU Sumber Daya Air Jadi UU

Sempat Ditunda, DPR Akhirnya Sahkan RUU Sumber Daya Air Jadi UU

Nasional
Jadi Lembaga Eksekutif, KPK Dikhawatirkan Hanya Jadi Perpanjangan Tangan Presiden

Jadi Lembaga Eksekutif, KPK Dikhawatirkan Hanya Jadi Perpanjangan Tangan Presiden

Nasional
Mayoritas DPD II Jateng Ingin Airlangga Hartarto Kembali Pimpin Golkar

Mayoritas DPD II Jateng Ingin Airlangga Hartarto Kembali Pimpin Golkar

Nasional
Moeldoko Sebut Pangdam dan Kapolda Dievaluasi Usai Kebakaran Hutan Padam

Moeldoko Sebut Pangdam dan Kapolda Dievaluasi Usai Kebakaran Hutan Padam

Nasional
KPK Punya Kewenangan Menerbitkan SP3 dengan Jangka Waktu 2 Tahun

KPK Punya Kewenangan Menerbitkan SP3 dengan Jangka Waktu 2 Tahun

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X