Rieke Protes Pembahasan UU "Tax Amnesty" Tertutup dari Hotel ke Hotel

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka menyoroti waktu pembahasan Rancangan undang-Undang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) yang dianggap terlalu cepat.

Pembahasan UU tersebut, kata Rieke, hanya berlangsung selama 17 hari kerja dan berlangsung tertutup dari satu hotel ke hotel lain.

"Bukan di DPR, lho. Bersifat tertutup. Terbuka itu kemarin (Senin, 27 Juni 2016) tapi seluruh proses yang ada tertutup," kata Rieke di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/6/2016).

Ia mengaku kecewa dengan pembahasan yang cenderung terburu-buru tersebut dan terkesan tertutup. Padahal, menurut dia, proses pembahasan UU harus dilakukan secara terbuka. Kecuali menyangkut kerahasiaan negara, asusila anak atau hal-hal yang tidak etis diketahui publik.

(Baca: Tiga Fraksi Berikan Catatan, DPR Tetap Sahkan RUU "Tax Amnesty")

Pembahasan UU yang terbuka, kata dia, perlu agar tak menimbulkan kecurigaan di publik.

"Ini kok membahasnya cepat banget. Saya anggota Baleg juga sudah jadi anggota DPR periode lalu," ujar dia.

Rieke juga mencermati soal penerimaan negara yang berjumlah Rp 165 triliun.

Ia menyebutkan, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan bahwa harta warga negara Indonesia di luar negeri mencapai lebih dari Rp 11.000 triliun. Dipotong Wajib Pajak 30 persen sekitar Rp 3,5 ribu triliun jumlahnya.

(Baca: Hujan Interupsi Warnai Pengesahan RUU "Tax Amnesty")

"Saya tidak paham bagaimana 3500 lalu yang masuk hanya Rp 165 triliun. Sisanya dimana? Mau dilepas?" ucap Anggota Badan Legislasi DPR itu.

Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) dan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016 beserta Nota Perubahannya (RAPBN-P 2016) dalam sidang paripurna, Selasa (28/6/2016).

Tiga fraksi, yaitu Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi PKS memberi sejumlah catatan terhadap UU tersebut. Bahkan, PKS mengaku keberatan dan masih belum sepakat dengan enam pasal dalam regulasi tersebut.