Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PAN: Koalisi Gemuk Tak Masalah Asalkan Efektif

Kompas.com - 20/05/2016, 21:10 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com -Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkfili Hasan tidak memeprsoalkan sikap politik Partai Golkar yang meninggalkan Koalisi Merah Putih (KMP) dan menyatakan secara resmi dukungannya kepada pemerintah.

Dengan dukungan Golkar itu, bukan tiadk mungkin koalisi gemuk akan tercipta.

"Tidak masalah koalisi gemuk selama efektif," kata Zulkifli saat jumpa pers di Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN, Jumat (20/5/2016)

Zulkifli menilai yang terpenting adalah efektivitas koalisi itu. Jika koalisi ramping dengan diisi segelintir saja partai pendukung pemerintah, namun tidak kompak, maka hasilnya tidak akan efektif juga.

Dengan demikian, dia pun tak mempersoalkan jumlah partai pendukung pemerintah yang semakin banyak.

(Baca: Resmi, Golkar Nyatakan Keluar dari KMP)

"Kurus kalau enggak efektif juga buat apa. Yang penting efektif bagi pemerintah agar pemerintah ini yang sudah PAN dukung berhasil, sukses, pemerintah mampu mencapai target kerjanya," papar dia.

Ketika ditanya soal pembagian menteri, Zulkifli menjawab itu bukan merupakan wewenangnya.

"Urusan menteri hak prerogatif presiden dan PAN menghormati sepenuhnya hak tersebut," ujar Zulkifli.

Partai Golkar resmi meninggalkan KMP dan mendukung pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Pernyataan resmi ini dibuat dalam forum Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar di Nusa Dua, Bali beberapa hari lalu.

Kompas TV Golkar Resmi Tinggalkan KMP
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Nasional
Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | 'Crazy Rich' di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | "Crazy Rich" di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Nasional
Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Nasional
Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Nasional
Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Nasional
Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Nasional
Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Nasional
Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Nasional
Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com