Presiden Diusulkan Bentuk Lembaga Khusus dalam Atasi Persoalan Aplikasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo diusulkan membentuk lembaga khusus untuk menangani berbagai persoalan di dunia digital.

Pemerintah diminta tidak tinggal diam untuk menyelesaikan persoalan seperti yang terjadi antara pengemudi taksi konvensional dengan layanan transportasi berbasis aplikasi digital.

"Pemerintah perlu membuat unit khusus yang mendalami ini. Implikasi digital akan membangun implikasi sosial dan politik," ujar Komisaris Utama Balai Pustaka Hamid Basyaib dalam diskusi Perspektif Indonesia di Menteng, Jakarta, Sabtu (26/3/2016).

Menurut Hamid, Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Kementerian Perhubungan mungkin bisa mengatur dari segi teknis.

Namun, tetap dibutukan lembaga khusus yang mengawasi dan mengkaji setiap persoalan dunia digital.

Persoalan yang dihadapi pengemudi taksi konvensional, menurut Hamid, adalah dampak dari ketidakmampuan masyarakat untuk menyesuaikan dengan peradaban dan perkembangan teknologi.

Dengan demikian, penyelesaian masalah tersebut tak hanya bisa dengan mengubah regulasi.

Seorang pelaku usaha digital, Naufal Firman Yursak mengatakan, dunia digital sangat berpengaruh pada keutuhan suatu negara.

Menurut dia, dunia digital dapat memberi keuntungan, namun di sisi lain dapat menjadi ancaman bagi kesatuan sebuah negara.

Misalnya, penggunaan aplikasi digital dapat meningkatkan persaingan usaha dan menaikan kesejahteraan rakyat. Akan tetapi, media sosial dan semacamnya juga bisa digunakan untuk mengubah situasi politik.

Firman meminta agar pemerintah berkontribusi lebih dalam menangani persoalan terkait dunia digital dengan lebih bijaksana.

Menurut dia, mencegah perkembangan dunia digital bukanlah jalan keluar untuk menyelesaikan persoalan.