Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jika Beri Dukungan, PDI-P Tak Ingin Diatur-atur oleh Ahok

Kompas.com - 05/03/2016, 18:45 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi PDI Perjuangan Andreas Hugo Pereira mengatakan, partainya belum tentu memberikan dukungan kepada petahana Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam Pemilihan Gubernur DKI Jakarta, 2017 mendatang.

Menurut Andreas, sekalipun nantinya PDI-P bersedia memberikan dukungan, partainya tidak ingin diatur untuk mengikuti segala persyaratan yang ditentukan secara sepihak oleh Ahok.

"Tapi jangan kemudian diatur-atur partainya, partai harus beginilah, harus begitulah," kata Andreas saat ditemui di Menteng, Jakarta, Sabtu (5/3/2016).

Menurut Andreas, PDI-P dan Ahok saat ini memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti kontestasi politik merebut kursi Gubernur DKI Jakarta.

PDI-P memiliki 28 kursi DPRD, sehingga berhak mencalonkan kandidat gubernur, tanpa harus berkoalisi dengan partai lain. Sementara Ahok, saat ini diprediksi telah mampu mengajukan diri sebagai calon independen.

Jumlah dukungan yang diperoleh Ahok, hingga saat ini berjumlah sekitar 730.000 KTP. Angka tersebut melebihi syarat minimum yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) bagi calon independen, yakni sebanyak 530.000 KTP dukungan.

"Kalau Ahok mau ikut jalur independent, berarti sudah tidak bisa ikut jalur partai. Kalau mau ikut partai, pilihlah jalur partai, tapi tidak bisa diatur-atur partainya," kata Andreas.

Sebelumnya, Ahok mewajibkan PDI-P untuk meminta izin pendukungnya, 'Teman Ahok' jika ingin mengusungnya dalam Pilkada DKI Jakarta 2017.

Basuki merasa percaya diri PDI-P akan mendukungnya dalam Pilkada DKI 2017. Meskipun, hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari partai berlambang banteng moncong putih itu.

Basuki pun meyakini tetap akan maju sebagai calon gubernur dari jalur independen. Sebab, kata dia, Teman Ahok sudah berupaya mengumpulkan fotokopi KTP.

"Orang-orang ini sudah bekerja susah. Ngumpulin satu juta fotokopi KTP itu enggak gampang lho, ngisi aja susah, apalagi mesti ngisi formulir. Bukan ngumpulin KTP lho, ini ngisi formulir," kata Basuki.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bamsoet Sebut Golkar Siapkan Karpet Merah jika Jokowi dan Gibran Ingin Gabung

Bamsoet Sebut Golkar Siapkan Karpet Merah jika Jokowi dan Gibran Ingin Gabung

Nasional
ICW Desak KPK Panggil Keluarga SYL, Usut Dugaan Terlibat Korupsi

ICW Desak KPK Panggil Keluarga SYL, Usut Dugaan Terlibat Korupsi

Nasional
Jokowi Masih Godok Susunan Anggota Pansel Capim KPK

Jokowi Masih Godok Susunan Anggota Pansel Capim KPK

Nasional
Bamsoet Ingin Bentuk Forum Pertemukan Prabowo dengan Presiden Sebelumnya

Bamsoet Ingin Bentuk Forum Pertemukan Prabowo dengan Presiden Sebelumnya

Nasional
Senyum Jokowi dan Puan saat Jumpa di 'Gala Dinner' KTT WWF

Senyum Jokowi dan Puan saat Jumpa di "Gala Dinner" KTT WWF

Nasional
ICW Minta MKD Tegur Hugua, Anggota DPR yang Minta 'Money Politics' Dilegalkan

ICW Minta MKD Tegur Hugua, Anggota DPR yang Minta "Money Politics" Dilegalkan

Nasional
Momen Jokowi Bertemu Puan sebelum 'Gala Dinner' WWF di Bali

Momen Jokowi Bertemu Puan sebelum "Gala Dinner" WWF di Bali

Nasional
Anak SYL Percantik Diri Diduga Pakai Uang Korupsi, Formappi: Wajah Buruk DPR

Anak SYL Percantik Diri Diduga Pakai Uang Korupsi, Formappi: Wajah Buruk DPR

Nasional
Vibes Sehat, Perwira Pertamina Healing dengan Berolahraga Lari

Vibes Sehat, Perwira Pertamina Healing dengan Berolahraga Lari

Nasional
Nyalakan Semangat Wirausaha Purna PMI, Bank Mandiri Gelar Workshop “Bapak Asuh: Grow Your Business Now!”

Nyalakan Semangat Wirausaha Purna PMI, Bank Mandiri Gelar Workshop “Bapak Asuh: Grow Your Business Now!”

Nasional
Data ICW: Hanya 6 dari 791 Kasus Korupsi pada 2023 yang Diusut Pencucian Uangnya

Data ICW: Hanya 6 dari 791 Kasus Korupsi pada 2023 yang Diusut Pencucian Uangnya

Nasional
UKT Meroket, Anies Sebut Keluarga Kelas Menengah Paling Kesulitan

UKT Meroket, Anies Sebut Keluarga Kelas Menengah Paling Kesulitan

Nasional
Anies Ungkap Kekhawatirannya Mau Maju Pilkada: Pilpres Kemarin Baik-baik Nggak?

Anies Ungkap Kekhawatirannya Mau Maju Pilkada: Pilpres Kemarin Baik-baik Nggak?

Nasional
MKD DPR Diminta Panggil Putri SYL yang Diduga Terima Aliran Dana

MKD DPR Diminta Panggil Putri SYL yang Diduga Terima Aliran Dana

Nasional
Kemenag: Jemaah Umrah Harus Tinggalkan Saudi Sebelum 6 Juni 2024

Kemenag: Jemaah Umrah Harus Tinggalkan Saudi Sebelum 6 Juni 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com