Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gafatar Diduga Gunakan Metode-metode Ini untuk Dekati Calon Pengikutnya

Kompas.com - 13/01/2016, 16:09 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Saleh Daulay mengungkapkan, organisasi Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) memiliki banyak metode untuk merekrut orang-orang yang disasar sebagai target operasi mereka.

Namun, pada umumnya, organisasi itu merekrut orang-orang awam dalam hal ilmu agama.

"Ketika dikenalkan dengan suatu aliran pemikiran dan gerakan tertentu, (orang yang awam dalam hal agama) tidak menolak dan mudah menerima," kata Saleh dalam keterangannya, Rabu (13/1/2016).

Ia menjelaskan, untuk kalangan mahasiswa, Gafatar diduga merekrut dengan metode halaqah, yakni pertemuan terbatas atau sekadar pengajian-pengajian kecil. Selain itu, perekrutan juga dilakukan melalui kerja-kerja sosial yang dapat menarik simpati.

(Baca: Gafatar Membubarkan Diri karena Aksi Sosialnya Sering Ditolak Masyarakat)

Sementara itu, bagi mereka yang berasal dari kalangan profesional dan memiliki tingkat kematangan intelektual serta mapan secara finansial, yang menjadi sasaran ialah yang memiliki pamahaman agama yang lemah.

"Bahkan, lebih dari itu, rela meninggalkan keluarga untuk menjalankan misi organisasi," ujarnya.

Selain itu, lanjut politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini, tidak menutup kemungkinan Gafatar juga menyasar orang-orang yang memiliki ekonomi lemah, tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap.

Metode yang digunakan dapat saja dengan mengajak untuk mengisi waktu luang.

(Baca: MUI: Moshaddeq yang Merupakan Nabi Palsu Tercatat sebagai Pembina Gafatar)

"Tetapi, pada tingkat tertentu, kemudian justru menjadi kegiatan utama, bahkan menjadi modus eksistensinya," kata dia.

Untuk mewaspadai gerakan kelompok ini, Saleh mengimbau agar masyarakat dapat berkoordinasi dengan aparat penegak hukum apabila melihat adanya perubahan yang terjadi di sekitar lingkungan mereka.

"Sebetulnya, masyarakat paling tahu tentang perubahan yang ada di sekitarnya. Masyarakatlah semestinya ujung tombak dalam menjaga lingkungannya. Jika ada yang dinilai aneh dan menyimpang, itu bisa langsung dilaporkan kepada pihak berwenang," ujarnya.

 

Kompas TV Waspada Ormas Ilegal Gafatar

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com