Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mensos: Jokowi Presiden Pertama yang Kunjungi Suku Anak Dalam

Kompas.com - 04/11/2015, 13:46 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menyebut bahwa Presiden Joko Widodo adalah presiden pertama yang mengunjungi langsung Suku Anak Dalam.

Meski demikian, ia menjelaskan bahwa pemberdayaan komunitas adat terpencil (KAT) bukanlah sesuatu hal yang baru.

"Apa yang dilakukan Presiden, jauh dari apa yang katanya direkayasa. Ini pendekatan sejak tahun 1969, kebetulan baru pertama kali Presiden bertemu langsung dengan Suku Anak Dalam," ujar Khofifah dalam pertemuan dengan Forum Pemberdayaan KAT di Gedung Kemensos, Jakarta Pusat, Rabu (4/11/2015).

Menurut Khofifah, proses pelayanan bagi KAT oleh pemerintah sudah dilakukan sejak tahun 1969. Saat itu, KAT disebut sebagai suku terasing.

Kemudian, pada tahun 1987, penyebutan menjadi masyarakat terasing dan pada tahun 1998 diubah menjadi komunitas adat terpencil. (Baca: Kemensos: Pembangunan Rumah bagi Orang Rimba Bukan Paksaan)

Menurut Khofifah, karena keberadaan penduduk KAT jarang diketahui masyarakat, akibatnya banyak yang menyangsikan keberadaan Suku Anak Dalam ketika ditemui langsung oleh Presiden.

Padahal, masih banyak suku terpencil seperti di pedalaman Jambi, yang disebut orang rimba yang membutuhkan layanan sosial pemerintah. (Baca: Fakta di Balik Tudingan Rekayasa Jokowi dan Suku Anak Dalam yang Menyesatkan)

Untuk saat ini, dasar hukum untuk pemberdayaan KAT telah diperkuat dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Sosial terhadap Komunitas Adat Terpencil. 

Kemensos juga menindaklanjuti perpres tersebut dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 12 Tahun 2015. (Baca: DPR: Jangan Berburuk Sangka ke Presiden Jokowi)

"Ada beberapa program pokok yang diatur. Salah satunya soal permukiman bagi masyarakat komunitas adat terpencil," kata Khofifah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com