Menko Polhukam Akan Koreksi Program Bela Negara

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mendukung rencana program Bela Negara yang diusulkan Kementerian Pertahanan. Namun demikian, Luhut mengaku akan mengoreksi jumlah kader yang ditargetkan mengikuti program tersebut.

"Angkanya masih saya koreksi dulu," kata Luhut, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (12/10/2015).

Luhut mengungkapkan, program tersebut diusulkan Kemenhan untuk meningkatkan kedisiplinan generasi muda di Indonesia. Ia menilai program ini sesuai dengan semangat revolusi mental yang digaungkan Presiden Joko Widodo.

Mengenai pengajarnya, kata Luhut, akan dikombinasikan instruktur dari TNI, Polri, dan instruktur keilmuan lainnya. Luhut memastikan bahwa program Bela Negara berbeda dengan program wajib militer.

"Untuk disiplinkan anak-anak muda, seperti revolusi mental juga. Bentuknya tak seperti wamil, ada pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan ke daerah-daerah," ujarnya.

Kementerian Pertahanan berencana merekrut 100 juta kader bela negara dari seluruh wilayah Indonesia mulai tahun ini. Hal itu dikatakan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, seusai menjadi pembicara kunci pada seminar nasional 25 tahun SMA Taruna Nusantara, Magelang, Jawa Tengah, Rabu (12/8/2015).

"Saya harapkan 10 tahun ke depan sudah ada 100 juta kader bela negara. Kader-kader bela negara bertugas melakukan pertahanan negara jika sewaktu-waktu negara mendapat ancaman, baik nyata maupun belum nyata," kata dia.

Menurut Ryamizard, keberadaan kader bela negara sangat penting dan mendesak. "Karena saya melihat, belakangan wawasan kebangsaan kita sudah mulai luntur," sambung dia.

Ryamizard mengatakan, negara dengan sistem bela negara yang kuat akan membuat negara itu kuat. Indonesia akan menjadi lebih kuat jika memiliki 100 juta kader bela negara. Ryamizard mengatakan, membentuk kader bela negara sebanyak 100 juta kader akan dilakukan melalui program ketahanan negara di setiap kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Pada tahun ini, akan dimulai di 47 kabupaten/kota yang berada di 11 Kodam.

"Perlu dicatat bahwa sumber daya manusia yang siap membela negara merupakan salah satu unsur dalam nilai kekuatan perlawanan bangsa," kata dia.