Kapolri Mengaku Pernah Minta Budi Waseso Tidak Timbulkan Kegaduhan

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Polri Jenderal (Pol) Badrodin Haiti menjelaskan kepada Komisi III DPR mengenai rotasi yang dilakukan pihaknya terhadap Komjen Budi Waseso dari jabatan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri menjadi Kepala Badan Narkotika Nasional.

Penjelasan ini disampaikan Kapolri menanggapi cecaran dari semua perwakilan fraksi di Komisi III DPR yang mempertanyakan rotasi tersebut.

Dalam penjelasannya, Kapolri mengatakan bahwa penegakan kasus korupsi kerap kali menimbulkan kegaduhan. Dalam pengusutan kasus-kasus tertentu, Badrodin mengaku tak jarang meminta jajarannya untuk melapor terlebih dahulu sebelum bertindak.

"Kegaduhan akan menimbulkan dampak sosial. Kalau penegakan hukum tak memperhatikan dampak sosial, akan habis energi kita untuk menyelesaikan dampak sosial ini. Jadi penegakan hukum harus dilakukan dengan teknis yang tepat," kata Badrodin di ruang rapat Komisi III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/9/2015).

Bahkan, lanjut Badrodin, penegakan hukum yang membuat gaduh ini menjadi perhatian Presiden Joko Widodo. Badrodin mengaku sempat menyampaikan apa yang menjadi perhatian Presiden ini kepada Budi Waseso. (Baca: Budi Waseso dan "Kegaduhan-kegaduhannya"...)

"Saya sampaikan kepada Kabareskrim, Presiden senang langkah yang dilakukan Kabareskrim, jangan sampai menimbulkan hal-hal yang kontroversial. Istilah Presiden menimbulkan kegaduhan," ucap Badrodin.

Namun, Badrodin tak menjelaskan secara eksplisit apakah masalah kegaduhan ini yang menjadi alasan Budi Waseso dirotasi. Badrodin hanya menekankan bahwa masalah narkoba juga tak kalah pentingnya dengan korupsi. Budi Waseso diyakini bisa menangani masalah narkoba dengan baik.

"Petimbangan Wanjakti memang narkoba juga memerlukan sosok seperti Pak Budi Waseso sehingga kita putuskan mutasi, di samping juga memberi pengalaman kepada yang bersangkutan," ucapnya.

Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan sebelumnya mendukung langkah Polri untuk menyampaikan informasi mengenai penindakan hukum. Namun, pemberian informasi itu tidak boleh berlebihan. (Baca: Kepada Kapolri, Luhut Minta Pemberantasan Korupsi Pakai Cara yang Tak Bikin Gaduh)

"Pemberantasan korupsi harus dilakukan dengan cara-cara yang tidak boleh bikin gaduh," kata Luhut.

Komisaris Jenderal Budi Waseso sebelumnya membantah jika dirinya disebut membuat gaduh selama menjabat Kabareskim Polri. Ia merasa bekerja untuk penegakan hukum. (Baca: Budi Waseso: Saya Tidak Pernah Buat Gaduh)

"Enggaklah, saya tidak pernah buat gaduh. Saya hanya kerja demi penegakan hukum dan tidak buat gaduh," ujar Budi di Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Rabu (2/9/2015).

"Lagian kan yang beritain ini kan teman-teman wartawan," lanjut dia.