Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Budi Waseso: Saya Tidak Pernah Buat Gaduh

Kompas.com - 02/09/2015, 15:16 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisaris Jenderal Budi Waseso membantah jika dirinya disebut membuat gaduh selama menjabat Kepala Bareskrim Polri. Ia merasa bekerja untuk penegakan hukum.

"Enggaklah, saya tidak pernah buat gaduh. Saya hanya kerja demi penegakan hukum dan tidak buat gaduh," ujar Budi di Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Rabu (2/9/2015).

"Lagian kan yang beritain ini kan teman-teman wartawan," lanjut dia.

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Pandjaitan sebelumnya mengaku sudah berbicara dengan Kapolri Jenderal (Pol) Badrodin Haiti dan Jaksa Agung HM Prasetyo untuk menangani stabilitas keamanan.

Menurut Luhut, pihaknya juga sudah membahas agar lembaga keamanan bisa menciptakan suasana kondusif pada saat kondisi ekonomi sedang lesu seperti ini.

"Masalah hukum jangan dibuat gaduh. Jangan yang belum terbukti salah buru-buru diumumin tersangka dan lain-lain," kata Luhut di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (28/8/2015), seperti dikutip Tribunnews.com.

Luhut mengatakan, jajaran lembaga dan kementerian di bawahnya sedang intens berkoordinasi untuk membantu mengurai permasalahan ekonomi dalam negeri.

Budi Waseso dikabarkan dipindahkan ke Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Kepada Kompas.com, salah seorang pejabat di Istana Kepresidenan membenarkan hal itu. (Baca: Budi Waseso Mengaku Tak Masalah jika Diberhentikan sebagai Kabareskrim)

Sementara itu, Kapolri Jenderal (Pol) Badrodin Haiti hanya tersenyum saat ditanya soal ini. (Baca: Tanggapi Kabar Pencopotan Budi Waseso, Apa Kata Kapolri?)

"Masih kita bicarakan, sama-samalah nanti," ujar Badrodin seusai dipanggil Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.

Dia mengatakan, hingga detik ini, posisi Kabareskrim masih tetap diemban Komjen Budi Waseso. Namun, ketika didesak lagi, apakah ada kemungkinan pergantian Budi, lagi-lagi Badrodin menyerahkannya kepada Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti).

"Ya kita kan (serahkan kepada) Wanjakti. Ya terserah Wanjakti," ujar Badrodin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Nasional
Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Nasional
PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

Nasional
KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

Nasional
Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Nasional
Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Nasional
Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Nasional
Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Nasional
Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Nasional
Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com