Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kepada Kapolri, Luhut Minta Pemberantasan Korupsi Pakai Cara yang Tak Bikin Gaduh

Kompas.com - 03/09/2015, 14:55 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Rapat antara Kepala Polri Jenderal (Pol) Badrodin Haiti dan Komisi Kepolisian Nasional di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Jakarta Pusat, Kamis (3/9/2015), membahas beberapa poin. Salah satunya ialah mengenai perbaikan kinerja Polri dalam menginformasikan penindakan hukum melalui media massa.

"Kami dukung Pak Kapolri melakukan perbaikan pengungkapan media," ujar Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan seusai menggelar rapat di Kantor Kemenko Polhukam.

Menurut Luhut, Polri dan Kompolnas telah sepakat bahwa kepolisian harus memberikan keterangan yang dianggap tidak berlebihan bagi masyarakat. Meski demikian, hal itu juga harus dilakukan dengan tidak mengurangi kualitas tindakan penegakan hukum yang dilakukan Polri. (Baca: Tidak Ingin Gaduh, Jaksa Agung Pastikan Korpsnya Akan Bekerja dalam Senyap)

"Pemberantasan korupsi harus dilakukan dengan cara-cara yang tidak boleh bikin gaduh," kata Luhut. (Baca: Luhut: Presiden Ingin Penindakan Hukum Tidak Gaduh)

Sementara itu, saat ditanyakan seperti apa kegaduhan yang dimaksud, Luhut enggan mengomentarinya. Ia juga membantah jika pertemuan kali ini digelar untuk membahas pergantian atau mutasi pejabat tinggi Polri.

Komisaris Jenderal Budi Waseso sebelumnya membantah jika dirinya disebut membuat gaduh selama menjabat Kepala Bareskrim Polri. Ia merasa bekerja untuk penegakan hukum. (Baca: Budi Waseso: Saya Tidak Pernah Buat Gaduh)

"Enggaklah, saya tidak pernah buat gaduh. Saya hanya kerja demi penegakan hukum dan tidak buat gaduh," ujar Budi di Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Rabu (2/9/2015).

"Lagian kan yang beritain ini kan teman-teman wartawan," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com