Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Budi Waseso Dirotasi, Istana Sebut Kejahatan Narkoba Jauh Lebih Besar daripada Korupsi

Kompas.com - 04/09/2015, 14:30 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengungkapkan alasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggeser Komjen Budi Waseso dari jabatan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri menjadi Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN). Menurut Pramono, Budi dianggap memiliki kemampuan yang cukup dalam memberantas narkoba.

"Presiden memang mempunyai diskresi untuk pertimbangan dan sebagainya," ujar Pramono di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (4/9/2015) siang.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu menuturkan, Presiden saat ini menaruh perhatian besar pada persoalan narkoba. Dalam konteks itu, rotasi pergantian itu dianggap hal yang biasa.

"Apalagi Pak Buwas tegas dan sudah terbukti mempunyai kecakapan, keberanian, kepemimpinan yang cukup untuk pemberantasan narkoba. Kejahatan narkoba jauh lebih besar daripada persoalan korupsi," ucap Pramono. (Baca: Budi Waseso: Namanya Pak Buwas, Ya Tetap Buas...)

Presiden Jokowi sudah mengeluarkan surat keputusan presiden soal pemberhentian Budi Waseso sebagai Kabareskrim dan mengangkatnya menjadi Kepala BNN. Posisi Budi Waseso diganti oleh Komjen Anang Iskandar yang sebelumnya memimpin BNN.

Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti juga menganggap Budi Waseso telah memiliki pengalaman yang cukup dalam upaya pemberantasan narkoba. Terlebih lagi, narkoba saat ini menjadi prioritas pemerintah.

Sementara itu, terkait alasan penunjukan Anang, Kapolri tidak menjelaskan secara rinci. Dia hanya mengungkapkan bahwa Wanjakti Polri menyerahkan dua calon Kabareskrim kepada Presiden Jokowi. Jokowi memilih Anang. (Baca: Kapolri: Kami Ajukan Dua Calon Kabareskrim, Presiden Pilih Pak Anang)

"Diupayakan pekan depan (sertijab) dilakukan," kata Badrodin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

Nasional
Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Nasional
Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Nasional
Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Nasional
Sahroni Didorong Maju Pilkada Jakarta, Paloh: Dia Punya Kapabilitas, tetapi Elektabilitasnya...

Sahroni Didorong Maju Pilkada Jakarta, Paloh: Dia Punya Kapabilitas, tetapi Elektabilitasnya...

Nasional
Istana Tetapkan Tema dan Logo HUT ke-79 RI: 'Nusantara Baru, Indonesia Maju'

Istana Tetapkan Tema dan Logo HUT ke-79 RI: "Nusantara Baru, Indonesia Maju"

Nasional
KPI Tegaskan Belum Pernah Terima Draf Resmi RUU Penyiaran

KPI Tegaskan Belum Pernah Terima Draf Resmi RUU Penyiaran

Nasional
Dinyatakan Langgar Etik, Bamsoet: Saya Tak Mau Berpolemik

Dinyatakan Langgar Etik, Bamsoet: Saya Tak Mau Berpolemik

Nasional
Pakar Sebut Prabowo Bakal Menang Mudah jika Presiden Dipilih MPR

Pakar Sebut Prabowo Bakal Menang Mudah jika Presiden Dipilih MPR

Nasional
Ungkap Hubungan Jokowi dan Surya Paloh, Willy Aditya: Habis Pemilu Berteman Lagi...

Ungkap Hubungan Jokowi dan Surya Paloh, Willy Aditya: Habis Pemilu Berteman Lagi...

Nasional
PDN Diserang 'Ransomware', Tanggung Jawab Penyedia Layanan Disorot

PDN Diserang "Ransomware", Tanggung Jawab Penyedia Layanan Disorot

Nasional
Menkominfo: Pemerintah Tidak Akan Bayar Permintaan Tebusan 8 Juta Dollar Peretas PDN

Menkominfo: Pemerintah Tidak Akan Bayar Permintaan Tebusan 8 Juta Dollar Peretas PDN

Nasional
Serangan Siber ke PDN, Kesadaran Pemerintah Amankan Sistem Dinilai Masih Rendah

Serangan Siber ke PDN, Kesadaran Pemerintah Amankan Sistem Dinilai Masih Rendah

Nasional
Berkaca dari Kasus Vina Cirebon, Komnas HAM Sebut Proses Penyidikan dan Penyelidikan Polisi Rentan Pelanggaran

Berkaca dari Kasus Vina Cirebon, Komnas HAM Sebut Proses Penyidikan dan Penyelidikan Polisi Rentan Pelanggaran

Nasional
Minta Presiden Dipilih MPR Lagi, La Nyalla Desak Sidang Istimewa Usai Prabowo Dilantik

Minta Presiden Dipilih MPR Lagi, La Nyalla Desak Sidang Istimewa Usai Prabowo Dilantik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com