Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Rizal Ramli Tidak Akan Tutup Mulut"

Kompas.com - 22/08/2015, 11:08 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Tjipta Lesmana yakin pernyataan Rizal Ramli yang menjadi kontroversi beberapa waktu lalu, bukan yang terakhir. Ia yakin akan ada lagi pernyataan-pernyataan serupa yang muncul ke depan.

"Saya yakin RR tidak akan tutup mulut. Dia itu sudah siap dipecat, pintar dia itu," ujar Tjipta di acara diskusi di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (22/8/2015).

Keyakinan Tjipta bukannya tanpa alasan. Dia mengenal betul karakter Rizal yang tidak bisa melihat hal yang dianggap tak tepat dan kerap mengumbarnya ke publik. Tjipta pun tidak terkejut Rizal mendapatkan 'serangan' dari sejumlah pejabat pemerintah atas pernyataannya yang kontroversialnya itu.

Menurut Tjipta, pernyataan Rizal itu memang 'menyentil' banyak pihak yang terganggu kepentingannya. "Bayangkan saja, begitu dilantik menteri, dia (Rizal) langsung usul ke Presiden, lebih baik nomenklatur kementeriannya diubah menjadi Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya. Makanya Rizal langsung bilang ke media," ujar Tjipta.

"Nah, kalau nomenklaturnya begitu, banyak bidang yang diambilalih. Inilah yang menjadi penyebab banyak pejabat enggak suka sama dia, termasuk Pak JK," lanjut Tjipta.

Tjipta pun mendukung penuh Rizal membuka kebijakan-kebijakan Pemerintah ke ruang publik demi azas transparansi.

Sebelumnya, sehari setelah dilantik menjadi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Rizal langsung mengkritik Kementerian BUMN yang berencana membeli pesawat baru untuk perusahaan maskapai penerbangan Garuda Indonesia.

Menurut Rizal, pembelian belum perlu. Setelah itu, Rizal lagi-lagi melontarkan pernyataan kontroversial. Ia mengatakan, target Pemerintah membangun pembangkit listrik 35.000 megawatt terlalu sulit dicapai. Dia menilai proyek yang dicanangkan Presiden Joko Widodo hinga 2019 itu tak masuk akal. Bahkan, ia menilai proyek itu adalah proyek ambisius Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bareskrim Polri Yakin Penetapan Panji Gumilang sebagai Tersangka TPPU Sah Menurut Hukum

Bareskrim Polri Yakin Penetapan Panji Gumilang sebagai Tersangka TPPU Sah Menurut Hukum

Nasional
Polisi Lengkapi Kekurangan Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang

Polisi Lengkapi Kekurangan Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang

Nasional
Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang

Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Bersama TNI AL, Polisi, dan Basarnas, Bea Cukai Bantu Evakuasi Korban Erupsi Gunung Ruang

Bersama TNI AL, Polisi, dan Basarnas, Bea Cukai Bantu Evakuasi Korban Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Prabowo Ingin Berkumpul Rutin Bersama Para Mantan Presiden, Bahas Masalah Bangsa

Prabowo Ingin Berkumpul Rutin Bersama Para Mantan Presiden, Bahas Masalah Bangsa

Nasional
Hanura Sebut Suaranya di Manokwari Dipindah ke PSI, Berdampak ke Perolehan Kursi DPRD

Hanura Sebut Suaranya di Manokwari Dipindah ke PSI, Berdampak ke Perolehan Kursi DPRD

Nasional
Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Nasional
Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Nasional
Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Nasional
Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Nasional
Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Nasional
Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Nasional
Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com