Di Rapat Paripurna yang Dihadiri Rizal Ramli, Jokowi Jelaskan Tugas Menko

JAKARTA, KOMPAS.com - Tak seperti biasanya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara khusus menjabarkan tugas-tugas menteri koordinator saat membuka rapat kabinet paripurna di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (19/8/2015).

Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli yang belakangan melontarkan kritik terhadap kebijakan pemerintah, turut hadir dalam rapat itu.

Awalnya, Presiden menjabarkan soal tugas wakil presiden. Wakil presiden, sebut Jokowi, bertugas mengontrol program. Instruksi wakil presiden ini kemudian yang akan disampaikan kepada menteri koordinator. Sehingga, fungsi wapres dan menteri koordinator pun saling terkait. (baca: Rizal Ramli Minta Target Realistis, Jokowi Sebut Tugas Menteri Cari Solusi)

"Menteri koordinator perlu saya sampaikan bahwa koordinasi tugas kementerian sesuai instruksi juga nantinya implementasi dari arahan wakil presiden itu harus dikoordinasi oleh menteri-menteri koordinator," ujar Jokowi.

Jokowi mengatakan, untuk pelaksanaan program, maka menteri-menteri, Kapolri, dan Panglima TNI yang bertanggung jawab. (baca: Ditantang Debat Terbuka, JK Akan Panggil Rizal Ramli)

"Jadi di menko, fungsi beratnya di fungsi supervisi dan koordinasi," kata Jokowi.

Selain masalah koordinasi antarpejabat, Jokowi meminta agar semua menteri bisa hadir dalam rapat kabinet paripurna. Jokowi bahkan sampai harus mengingatkan jadwal rapat kabinet paripurna pada rapat terbatas. Presiden ingin agar arahan yang diberikannya bisa diterima dengan jelas.

"Artinya tiap sidang, baik paripurna dan terbatas semua menteri bisa menghadiri agar arahnya makin jelas meski pun untuk ratas bisa kita lakukan di luar, tapi yang baku sesuai yang telah diatur," kata Jokowi.

Rizal Ramli saat tiba di Istana tak mau berkomentar apa pun. Dia hanya berulang kali mengucapkan "no comment" saat diminta tanggapannya terkait perseteruannya dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla soal proyek pembangkit listrik.

Rizal Ramli langsung mendapat sorotan tak lama setelah dilantik Presiden. Rizal meminta agar PT Garuda Indonesia Tbk membatalkan penambahan pesawat. Dia mengaku telah membicarakan hal ini kepada Presiden Jokowi. Rizal mengaku tidak ingin Garuda bangkrut dengan membeli 30 unit Airbus A350 tersebut. (baca: "Gebrakan" Rizal Ramli, Garuda Didesak Batalkan Pembelian Airbus A350)

Pernyataan Rizal ini kemudian direspons Menteri BUMN Rini Soemarno. Rini mengisyaratkan tidak boleh ada pihak yang mencampuri urusan bisnis PT Garuda Indonesia Tbk, selain Menko Perekonomian, dengan posisi bahwa Kementerian Keuangan bertindak selaku pemegang saham perusahaan milik negara, dan Kementerian BUMN sebagai kuasa pemegang saham. (baca: Menteri Rini Larang Pihak Lain Intervensi Garuda, Termasuk Menko Kemaritiman.)

Pihak Istana menyebut bahwa Presiden Jokowi sudah menegur Rizal melalui sambungan telepon dan meminta tidak mengubar kritik di hadapan publik. (baca: Istana: Koreksi Menteri soal Kebijakan Bukan untuk Diumbar ke Publik)

Belakangan, Rizal tidak memedulikan teguran tersebut. Rizal malah mengajak JK untuk berdebat secara terbuka terkait rencana pembangunan pembangkit listrik 35.000 megawatt. Ia menilai, ada hal yang perlu diluruskan dari proyek tersebut. (baca: Rizal Ramli Tantang Wapres JK Diskusi Terbuka Bahas Kritikan Dirinya)