Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pansel KPK Tagih Rekam Jejak Capim KPK ke Bareskrim

Kompas.com - 31/07/2015, 18:44 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Panitia seleksi calon pimpinan KPK menagih hasil penelusuran rekam jejak tindak pidana calon pimpinan KPK ke Bareskrim Polri, Jumat (31/7/2015). Hasil penelusuran akan digunakan sebagai poin penilaian dengan bobot tertinggi untuk menentukan apakah seorang calon pimpinan lolos atau tidak.

Adapun perwakilan Pansel KPK yang datang adalah Ketua Pansel KPK Destry Damayanti dan salah seorang anggotanya Yenti Ginarsih. Datang sekitar pukul 14.00 WIB, keduanya langsung bertemu Kepala Bareskrim Komjen Budi Waseso di ruangan kerjanya. Pertemuan tersebut berlangsung tertutup.

"Waktu itu kami kan minta Polri menelusuri rekam jejak calon pimpinan KPK. Kapolri mendisposisikan ke Bareskrim. Nah, sekarang kami mengecek saja, sudah sampai mana penelusuran itu," ujar Yenti dalam konferensi pers di ruangan rapat Bareskrim, Jumat sore.

Yenti mengatakan, pada dasarnya penelusuran semacam ini adalah hal yang biasa. Namun, menjadi luar biasa karena terkait dengan para calon pimpinan lembaga penegakan hukum tindak pidana korupsi. Apalagi, penelusuran rekam jejak tindak pidana ini dirasa sangat penting untuk menghindari kriminalisasi saat menjabat sebagai pimpinan KPK.

Yenti menjelaskan bahwa rekam jejak terkait ada atau tidaknya tindak pidana pada seorang calon memiliki bobot tertinggi penilaian. Dengan penelusuran tersebut, Yenti berharap pimpinan KPK ke depannya tak akan diganggu oleh kriminalisasi. Dia pun meminta Polri untuk menghormati hasil penelusuran rekam jejak ada atau tidaknya tindak pidana sendiri.

"Kita minta komitmen Kabareskrim untuk bisa menjaga itu. Kalau sampai misalnya ada yang tercecer kasus-kasus di masa lalu (yang luput dari penelusuran rekam jejak), ya janganlah diungkit lagi, biarkan mereka menjalankan tugasnya," ujar Yenti.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com