PGRI: Indonesia Kekurangan Guru SD

JAKARTA, KOMPAS.com - Persatuan Guru Republik Indonesia menyatakan bahwa Indonesia kekurangan guru berstatus pegawai negeri sipil, terutama yang mengajar di tingkat sekolah dasar. Menurut data PGRI, ketersediaan guru sekolah dasar saat ini masih kurang 400.000 orang.

"Kekurangan guru ini ternyata menurut data PGRI di seluruh wilayah, termasuk Jawa, Jakarta pun guru SD kurang, darurat guru SD," kata Ketua Umum Pengurus Besar PGRI Sulistyo di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Kamis (19/3/2015) seusai bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Menurut dia, kekurangan guru terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Pulau Jawa. Sulistyo juga menyampaikan bahwa pemerintah menggunakan data yang salah dengan menyebutkan jika jumlah guru di Indonesia berlebihan.

"Itu sungguh-sungguh salah. Kalau ini tidak segera dicari, solusi saya yakin kurikulum apa pun yang dilakukan akan sulit untuk meraih hasil yang baik karena kondisinya begitu," tutur Sulistyo.

Ia menyampaikan, kekurangan guru SD selama ini bisa ditutupi dengan adanya tenaga honorer. Pihak sekolah, kata Sulistyo, terpaksa mengangkat guru honorer karena kekurangan guru PNS.

"Karena kurang, kalau tidak mengangkat berarti tidak ada yang mengajar, akibatnya diangkat. Walaupun ini tidak boleh menurut aturan pemerintah, tapi pemerintah tidak konsekuen, melarang mengangkat honorer tapi tidak mengangkat guru PNS," tutur dia.

Masalah guru honorer

Keberadaan guru honorer ini pun menuai masalah baru. Salah satunya terkait dengan kesejahteraan para guru honorer. Menurut Sulistyo, gaji yang diterima guru honorer per bulannya relatif kecil.

"Kalau tugas dan kewajibannya sama tapi status kepegawaiannya bisa dipecat kapan saja. Honornya tidak diatur, diambilkan dari dana BOS (bantuan operasional sekolah), Rp 150.000 setiap bulan," kata dia.

Padahal, menurut dia, kualitas guru honorer tidak kalah dengan guru PNS. "Banyak yang bagus, mereka orang-orang muda yang kritis," sambung dia.

Atas dasar itu, PGRI berharap pemerintah bisa memprioritaskan masalah kekurangan guru maupun kesejahteraan guru honorer. Sulistyo juga menyampaikan bahwa Wakil Presiden Jusuf Kalla berjanji akan segera mengundang menteri terkait untuk membahas kekurangan guru ini.

"Ini satu poin yang kami merasakan gembira karena kalau kita ingin mutu pendidikan jadi lebih baik ternyata kalau gurunya dibiarkan kurang, saya yakin tidak akan bagus," ucap Sulistyo.