Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ke Singapura, Jokowi Didampingi 7 Pengawal

Kompas.com - 21/11/2014, 15:02 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Presiden Joko Widodo bertolak ke Singapura pada Jumat (21/11/2014) siang ini untuk menghadiri acara wisuda putra bungsunya, Kaesang Pangarep. Lantaran perjalanan keluarga, Jokowi hanya akan membawa tujuh orang pengawal yang terdiri dari protokoler, Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres), dan ajudan.

Demikian disampaikan Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto di Istana Kepresidenan, Jumat siang.

“Didampingi hanya tujuh orang protokoler keamanan. Ini hak protokoler pengamanan yang melekat 24 jam ke Pak Jokowi sebagai Presiden. Di luar itu hak protokoler pengamanannya tidak diberikan karena Presiden ke Singapura tidak dalam rangka tugas kepresidenan, tapi pergi sebagai seorang ayah yang akan melihat anaknya wisuda,” kata Andi.

Jokowi dijadwalkan akan terbang menggunakan pesawat komersial Garuda Indonesia dan memilih kelas ekonomi. Jokowi bertolak dari Terminal 2F Bandara Soekarno–Hatta. Selama di negeri singa itu, Jokowi juga memilih menginap di hotel. Pengeluaran Jokowi akan ditanggung dari kocek pribadi. Sementara untuk pengawalan, pembiayaan akan ditanggung oleh negara.

“Hak protokoler dan pengamanan yang melekat ke Presiden, tanggung jawab ke Sekretariat Presiden. Tapi Pak Jokowi sendiri, ibu, anak, karena urusan pribadi. Jadi tidak didanai dari dana operasional Sekretariat Presiden,” imbuh Andi.

Rencananya, Jokowi beserta keluarga hanya akan berada di Singapura selama satu hari. Jokowi akan kembali ke Tanah Air pada Sabtu (22/11/2014) pagi. Pergi menggunakan pesawat komersial dengan pengawalan minim ini baru dilakukan Jokowi pertama kalinya setelah resmi menjadi Presiden.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Nasional
MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke 'Crazy Rich Surabaya'

MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke "Crazy Rich Surabaya"

Nasional
Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Nasional
Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Nasional
BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

Nasional
Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Nasional
Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para 'Sesepuh'

Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para "Sesepuh"

Nasional
Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Nasional
Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

Nasional
11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

Nasional
Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Nasional
KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar Rupiah

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar Rupiah

Nasional
Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Nasional
Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com