Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ridwan Djamaluddin, PNS Luar Biasa yang Diusulkan Jadi Menteri Jokowi-JK

Kompas.com - 11/10/2014, 15:38 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Ridwan Djamaluddin terkejut karena Aliansi Masyarakat Profesional Indonesia (AMPI) mengusulkan dirinya sebagai menteri teknologi dan inovasi dalam kabinet pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Ia mengaku tak menyangka, bahkan tak pernah membayangkan diusulkan menjadi seorang pembantu presiden.

Ridwan saat ini menjabat sebagai Deputi Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Bidang Teknologi Pengembangan Sumber Daya Alam. Pada 2010, Badan Kepegawaian Negara (BKN) memilihnya sebagai pegawai negeri sipil (PNS) dengan kinerja luar biasa saat masih menjabat sebagai Direktur Pusat Teknologi Sumber Daya Lahan, Wilayah, dan Mitigasi Bencana BPPT.

"Terkejut, enggak tahu siapa yang mengusulkan. Meski begitu, bagi saya, ini sebuah penghargaan karena ada yang melihat saya bekerja. Ini penghargaan juga untuk semua birokrat," kata Ridwan saat dijumpai di Jakarta Selatan, Sabtu (11/10/2014).

Secara pribadi, Ridwan memimpikan agar Indonesia dapat mengembangkan teknologi inovasi yang membawa nilai tambah pada produktivitas masyarakat. Hal inilah yang menjadi fokus utama seandainya ia dipilih oleh Jokowi-JK sebagai menteri yang membidangi teknologi dan inovasi.

Namun, dengan kondisi politik di parlemen yang tegang seperti saat ini, Ridwan merasa akan lebih baik jika seorang menteri mengedepankan program jangka pendek yang realisasinya dapat cepat terlihat. Sementara itu, program visioner lainnya dijalankan sebagai program jangka panjang.

"Karena perkembangannya demikian, lembaga eksekutif dan legislatif bakal sangat ketat ke depan," ujar Ridwan.

Salah satu program jangka pendek yang ia sebut dapat terealisasi dengan cepat adalah menggunakan teknologi di bidang maritim untuk menekan praktik pencurian ikan (illegal fishing).

Menurut Ridwan, pencurian ikan masih sering terjadi karena pengawasan tidak optimal, sementara masyarakat juga tidak dilibatkan. Alumnus Institut Teknologi Bandung (ITB) ini menuturkan, cara menekan pencurian ikan itu dapat dilakukan melalui kapal yang bertugas mengawasi wilayah maritim Indonesia. Ia merasa Indonesia memiliki teknologi yang cukup sehingga setiap kapal pengawas harus melaporkan posisinya dan diteruskan dengan ditampilkan melalui situs kementerian terkait.

"Kita punya teknologinya sejak 11 tahun lalu. Penerapannya saja yang harus ditingkatkan. Libatkan publik dengan cara menayangkannya secara online," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com