Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Larang Pendukungnya ke DPR Saat Pelantikan

Kompas.com - 11/10/2014, 09:01 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden terpilih Joko Widodo melarang semua pendukung pergi ke Gedung DPR RI ketika pelantikan presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober 2014 mendatang.

"Ndak, ndak ada. Pokoknya ndak ada yang ke DPR," ujar Jokowi di Hotel Hermitage, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (10/10/2014) malam.

Jokowi melarang hal itu karena alasan keamanan para pendukungnya. Sebab, hingga radius tertentu, lokasi pelantikan mesti steril dari aktivitas massa.

Jokowi mengatakan, pada tanggal yang sama, acara serupa Konser Salam Dua Jari akan digelar di pelataran Monumen Nasional (Monas). Dia menyarankan pendukungnya untuk berada di tempat itu saja.

"Mereka (pendukung) harusnya ke Monas saja kalau mau ketemu saya. Ya, itulah baru namanya kegembiraan politik," lanjut Jokowi.

Seperti diberitakan, pelantikan Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai presiden dan wakil presiden digelar di Gedung DPR/MPR RI pada 20 Oktober 2014.

Kepastian bahwa pelantikan berjalan lancar diperoleh seusai pertemuan tertutup antara Jokowi, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, Ketua DPR RI Setya Novanto, dan Ketua DPD Irman Gusman di Hotel Hermitage, Menteng, Jakarta Pusat, pada Jumat malam.

"Sudah tidak ada lagi isu-isu yang tidak tepat seperti apa yang namanya penjegalan yang beredar di media. Sampai tanggal 20 Oktober, kita bisa menjaga suasana sejuk dan damai agar bisa menyelenggarakan pelantikan secara sukses," ujar Zulkifli Hasan seusai pertemuan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kejagung: Harvey Moeis Bukan Pemilik Jet Pribadi, tetapi 32 Kali Jadi Penumpang

Kejagung: Harvey Moeis Bukan Pemilik Jet Pribadi, tetapi 32 Kali Jadi Penumpang

Nasional
KY Loloskan 19 Calon Hakim Agung dan 3 Ad Hoc HAM untuk MA

KY Loloskan 19 Calon Hakim Agung dan 3 Ad Hoc HAM untuk MA

Nasional
Loyalitas Pegawai KPK Dikeluhkan, Rekrutmen Independen Patut Dipertimbangkan

Loyalitas Pegawai KPK Dikeluhkan, Rekrutmen Independen Patut Dipertimbangkan

Nasional
KPK Mesti Lakukan Terobosan Supaya Pegawai Independen dan Loyal

KPK Mesti Lakukan Terobosan Supaya Pegawai Independen dan Loyal

Nasional
Belum Lirik Sandiaga, PKB Masih Prioritaskan Marzuki Mustamar untuk Pilkada Jatim

Belum Lirik Sandiaga, PKB Masih Prioritaskan Marzuki Mustamar untuk Pilkada Jatim

Nasional
Menkes Sebut Dokter Asing Didatangkan untuk Selamatkan Bayi Kelainan Jantung

Menkes Sebut Dokter Asing Didatangkan untuk Selamatkan Bayi Kelainan Jantung

Nasional
MKD Sebut Perputaran Dana Dugaan Judi Online di DPR Capai Rp 1,9 Miiar

MKD Sebut Perputaran Dana Dugaan Judi Online di DPR Capai Rp 1,9 Miiar

Nasional
DPR Desak Kapolri Buka Lagi Kasus Afif yang Tewas Diduga Dianiaya Polisi

DPR Desak Kapolri Buka Lagi Kasus Afif yang Tewas Diduga Dianiaya Polisi

Nasional
Bantah KPK, Kejagung: Kami Terbuka Jalankan Fungsi Koordinasi dan Supervisi

Bantah KPK, Kejagung: Kami Terbuka Jalankan Fungsi Koordinasi dan Supervisi

Nasional
Soal Revisi UU Polri, Pengawasan Eksternal Harusnya Ditingkatkan lewat Dewan Kepolisian Nasional

Soal Revisi UU Polri, Pengawasan Eksternal Harusnya Ditingkatkan lewat Dewan Kepolisian Nasional

Nasional
Jokowi, Luhut Hingga Sri Mulyani Bahas Aturan IUPK Batu Bara, Pajaknya Bakal Naik?

Jokowi, Luhut Hingga Sri Mulyani Bahas Aturan IUPK Batu Bara, Pajaknya Bakal Naik?

Nasional
Menkes Akui Harga Obat di Indonesia Lebih Mahal Dibanding Malaysia, Inefisiensi Penyebabnya

Menkes Akui Harga Obat di Indonesia Lebih Mahal Dibanding Malaysia, Inefisiensi Penyebabnya

Nasional
Redupnya Politik Buruh di Panggung Elektoral

Redupnya Politik Buruh di Panggung Elektoral

Nasional
DPR Undang Para Eks Mendikbud Bahas Biaya Pendidikan, Anies Tak Hadir

DPR Undang Para Eks Mendikbud Bahas Biaya Pendidikan, Anies Tak Hadir

Nasional
Kapolri: Pengawas Eksternal Juga Monitor Penanganan Kasus Dugaan Penganiayaan AM di Padang

Kapolri: Pengawas Eksternal Juga Monitor Penanganan Kasus Dugaan Penganiayaan AM di Padang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com