Jokowi Harus Berani Ambil Keputusan meskipun Menyakitkan Rakyat

JAKARTA, KOMPAS.com — Pakar etika politik dari Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Franz Magnis Suseno, meminta presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) untuk berani mengambil keputusan meski menyakitkan rakyatnya. Salah satu keputusan menyakitkan yang mesti diambil Jokowi ialah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

"Sorang pemimpin harus bisa mengambil keputusan yang menyakitkan. Subsidi BBM itu hanya bikin bangsa ini boros," kata Magnis dalam diskusi bertajuk Etika Politik Impian Rakyat di Jakarta, Senin (22/9/2014).

Magnis menjelaskan, tidak peduli seberapa besar respons publik itu, jika meyakini kebijakannya bermanfaat untuk rakyat banyak, seorang pemimpin harus tetap mengambil keputusan tersebut. Namun, pemimpin harus berusaha menjelaskan kepada rakyat dengan sebaik-baiknya agar mereka mengerti mengapa kebijakan itu diambil.

"Harus dijelaskan kalau subsidi BBM bisa dipakai untuk banyak hal, terutama untuk orang miskin. Sekarang kita bikin bensin murah, tapi angkutan umum tidak ada," ujar Magnis.

Magnis mencontohkan keadaan di negara-negara maju di Eropa. Menurut dia, subsidi yang diberikan bukan untuk bahan bakar minyak, melainkan untuk fasilitas-fasilitas yang bisa digunakan untuk masyarakat banyak.

"Di negara besar, transportasi umum disubsidi. Itu kenapa dia bisa bagus. Rakyat kecil nanti akan merasakan keuntungan," ucap dia.

Jokowi siap menaikkan harga BBM bersubsidi meski kebijakan tersebut dianggap tidak populer oleh masyarakat. Bagi Jokowi, yang terpenting, kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi itu disertai pengalihan anggaran untuk pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah. (Baca: Bakal Naikkan Harga BBM, Jokowi Siap Tak Populer)

Adapun wakil presiden terpilih Jusuf Kalla berpendapat, sebaiknya harga BBM bersubsidi dinaikkan pada awal pemerintahan mendatang. Menurut Kalla, menaikkan harga BBM menjadi satu-satunya langkah untuk menyelamatkan keuangan negara. (Baca: Setelah Dilantik, Jusuf Kalla Ingin Harga BBM Naik)