Setelah Dilantik, Jusuf Kalla Ingin Harga BBM Naik

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil presiden terpilih Jusuf Kalla berpendapat, sebaiknya harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dinaikkan pada awal pemerintahannya bersama presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi). Menurut Kalla, menaikkan harga BBM menjadi satu-satunya langkah untuk menyelamatkan keuangan negara.

"Bulan-bulan pertama, BBM harus naik. Kalau enggak, BBM habis, uang habis," kata Kalla saat berkunjung ke Gedung Kompas Gramedia, Jakarta, Rabu (3/9/2014).

Kalla mengatakan, dampak dari membengkaknya subsidi BBM adalah pemotongan anggaran pembangunan, seperti untuk jalan dan pengairan. Jika kebijakan itu terus diambil, kata Kalla, maka akan lebih berbahaya bagi ekonomi Indonesia pada masa depan.

Kalla menyinggung pertumbuhan ekonomi Indonesia yang terus naik dari 2004 sampai 2008 hingga di atas 6 persen. Lalu, kata dia, pertumbuhan ekonomi terus menurun sejak 2011 akibat berbagai faktor, seperti ekonomi Tiongkok yang menurun dan kondisi ekonomi Eropa yang sulit.

"Kita harus kembalikan kekuatan dalam negeri. Kita harap kita bisa rebound," kata Kalla.

Mantan Ketua Umum Partai Golkar itu sadar bahwa dirinya dan Jokowi bukan pimpinan partai. Untuk itu, ia dan Jokowi akan berkonsultasi terlebih dulu dengan parpol pendukung terkait rencana menaikkan harga BBM itu.

"Kami berdua bukan pimpinan partai, harus konsultasi supaya aman di politik. Sudah kecil (koalisi di parlemen), tidak aman lagi, itu lebih berbahaya," kata Kalla.

Sebelumnya, Jokowi juga mengkritik besaran anggaran dalam APBN untuk pembangunan yang hanya setengah dari subsidi BBM. Dengan anggaran tersebut, tidak banyak yang bisa dilakukan pemerintah untuk melaksanakan pembangunan. (Baca: Ini Wawancara Buka-bukaan Jokowi soal Subsidi BBM)

"Alokasi di APBN kan sudah terikat semua; diikat untuk membayar gaji, subsidi BBM, anggaran pendidikan 20 persen, dan sebagainya. Jadi, sisanya tinggal berapa sih? Tinggal Rp 200 triliun yang bisa dipakai untuk membangun. Ini kan aneh. Masa anggaran pembangunan cuma 20 persen dari APBN, sedangkan subsidi lebih dari Rp 400 triliun," kata Jokowi.