Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKB Usulkan Kementerian Keuangan dan Bappenas Digabung

Kompas.com - 03/09/2014, 16:51 WIB
Meidella Syahni

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Marwan Jafar mengatakan, partainya mengusulkan beberapa hal untuk pemerintahan baru Jokowi-Jusuf Kalla. Usulan yang dituangkan dalam "Green Book" itu mulai dari kementerian khusus untuk Papua, penggabungan lembaga negara, hingga opsi untuk Hari Santri Nasional.

"Green Book yang kita berikan kepada Jokowi terus kita perdalam dan perbaiki. Minggu depan kita akan diskusi dengan pakar lagi," kata Marwan di ruang Fraksi PKB di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (3/9/2014).

Salah satu usulan yang menyangkut arsitektur kabinet adalah pembentukan kementerian percepatan pengembangan Papua. Usulan ini muncul, kata Marwan, mengingat lembaga negara untuk percepatan pembangunan untuk Indonesia timur tidak maksimal. Sementara itu, dana otonomi khusus yang diberikan untuk Papua sangat besar, mencapai Rp 8 triliun.

"Kementerian UKM saja dananya hanya Rp 1 triliun, sementara otsus Rp 8 triliun. Kalau dikelola dengan baik dalam sebuah kementerian, masyarakat Papua akan lebih sejahtera," ungkap Marwan.

Selain kementerian khusus Papua, PKB juga mengusulkan penggabungan antara Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) dengan Kementerian Keuangan. PKB menilai, selama ini perencanaan pembangunan dan keuangan berjalan sendiri-sendiri.

"Jadi, sebaiknya anggaran dan perencanaan jadi satu. Kalau sekarang maunya apa ya jalan sendiri-sendiri," ujar dia.

Marwan mengkritik dengan tidak disatukannya Bapenas dan Kemenkeu tidak ada karya monumental yang dilahirkan pada masa pemerintahan SBY.

"Hampir 10 tahun waduk saja belum ada," kata dia.

Khusus untuk Ditjen Pajak dan Bea Cukai, PKB mengusulkan agar dibentuk lembaga penerimaan negara yang berada langsung di bawah presiden. Terkait usulan Hari Santri Nasional yang pernah dijanjikan Jokowi, PKB memberikan dua opsi. Pertama, menetapkan 1 Muharam sebagai Hari Santri Nasional seperti yang diusulkan sebelumnya atau menjadikan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri. Tanggal 22 Oktober, menurut PKB, merupakan hari bersejarah sebagai hari lahirnya revolusi jihad Nahdlatul Ulama (NU).

"Ini wacana yang ditemukan oleh muktamirin (peserta muktamar). Akan kami tambahkan ke dalam Green Book," ungkap Marwan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

ICW Minta MKD Tegur Hugua, Anggota DPR yang Minta 'Money Politics' Dilegalkan

ICW Minta MKD Tegur Hugua, Anggota DPR yang Minta "Money Politics" Dilegalkan

Nasional
Momen Jokowi Bertemu Puan sebelum 'Gala Dinner' WWF di Bali

Momen Jokowi Bertemu Puan sebelum "Gala Dinner" WWF di Bali

Nasional
Anak SYL Percantik Diri Diduga Pakai Uang Korupsi, Formappi: Wajah Buruk DPR

Anak SYL Percantik Diri Diduga Pakai Uang Korupsi, Formappi: Wajah Buruk DPR

Nasional
Vibes Sehat, Perwira Pertamina Healing dengan Berolahraga Lari

Vibes Sehat, Perwira Pertamina Healing dengan Berolahraga Lari

Nasional
Nyalakan Semangat Wirausaha Purna PMI, Bank Mandiri Gelar Workshop “Bapak Asuh: Grow Your Business Now!”

Nyalakan Semangat Wirausaha Purna PMI, Bank Mandiri Gelar Workshop “Bapak Asuh: Grow Your Business Now!”

Nasional
Data ICW: Hanya 6 dari 791 Kasus Korupsi pada 2023 yang Diusut Pencucian Uangnya

Data ICW: Hanya 6 dari 791 Kasus Korupsi pada 2023 yang Diusut Pencucian Uangnya

Nasional
UKT Meroket, Anies Sebut Keluarga Kelas Menengah Paling Kesulitan

UKT Meroket, Anies Sebut Keluarga Kelas Menengah Paling Kesulitan

Nasional
Anies Ungkap Kekhawatirannya Mau Maju Pilkada: Pilpres Kemarin Baik-baik Nggak?

Anies Ungkap Kekhawatirannya Mau Maju Pilkada: Pilpres Kemarin Baik-baik Nggak?

Nasional
MKD DPR Diminta Panggil Putri SYL yang Diduga Terima Aliran Dana

MKD DPR Diminta Panggil Putri SYL yang Diduga Terima Aliran Dana

Nasional
Kemenag: Jemaah Umrah Harus Tinggalkan Saudi Sebelum 6 Juni 2024

Kemenag: Jemaah Umrah Harus Tinggalkan Saudi Sebelum 6 Juni 2024

Nasional
Anies dan Ganjar Diminta Tiru Prabowo, Hadiri Pelantikan Presiden meski Kalah di Pilpres

Anies dan Ganjar Diminta Tiru Prabowo, Hadiri Pelantikan Presiden meski Kalah di Pilpres

Nasional
Digelar Hari Ini, Puan Jelaskan Urgensi Pertemuan Parlemen pada Forum Air Dunia Ke-10

Digelar Hari Ini, Puan Jelaskan Urgensi Pertemuan Parlemen pada Forum Air Dunia Ke-10

Nasional
ICW Catat 731 Kasus Korupsi pada 2023, Jumlahnya Meningkat Siginifikan

ICW Catat 731 Kasus Korupsi pada 2023, Jumlahnya Meningkat Siginifikan

Nasional
Anies Serius Pertimbangkan Maju Lagi di Pilkada DKI Jakarta 2024

Anies Serius Pertimbangkan Maju Lagi di Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Ditanya soal Bursa Menteri Kabinet Prabowo, Maruarar Sirait Ngaku Dipanggil Prabowo Hari Ini

Ditanya soal Bursa Menteri Kabinet Prabowo, Maruarar Sirait Ngaku Dipanggil Prabowo Hari Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com