Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Agung Laksono Sebut Sikapnya Cerminan AD/ART Partai Golkar

Kompas.com - 12/08/2014, 18:06 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Wakil Ketua Umum Partai Golongan Karya menyebut sikapnya yang berbeda dengan keputusan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie karena mengikuti anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai.

"Ini bukan semata-mata keinginan kami, kepentingan kami, atau bahkan berambisi dapat kursi menteri di kabinet. Ini berdasarkan perintah AD/ART," sebut Agung dalam sebuah wawancara dengan KompasTV, Selasa (12/8/2014).

Diberitakan sebelumnya, Agung Laksono kerap menilai Partai Golkar sebaiknya masuk dalam koalisi dengan Joko Widodo-Jusuf Kalla jika pasangan tersebut dinyatakan sebagai pemenang Pilpres 2014.

Selain itu, Agung dan politisi Golkar lainnya juga mendorong munas digelar tahun 2014 mengacu anggaran dasar/anggaran rumah tangga partai bahwa masa jabatan ketum selama lima tahun. Namun, berdasarkan rekomendasi munas 2009, munas selanjutnya digelar 2016.

Forum munas dianggap penting lantaran akan menentukan arah koalisi Golkar lima tahun mendatang, apakah tetap dalam Koalisi Merah Putih atau mendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Sementara itu, Ketum Partai Golkar Aburizal Bakrie mengingatkan keputusan partai adalah Munas diadakan pada tahun 2015 dan Golkar ikut dalam Koalisi Merah Putih secara permanen. Ia pun meminta semua pihak, termasuk kader dan pengurus, tunduk pada keputusan tersebut.

Baca juga:

Kabar Pemecatan Agung Laksono, Aburizal Sebut Semua Harus Tunduk

Aburizal Sebut Golkar Akan Berada di Luar Pemerintahan jika Jokowi Menang

Agung Laksono Merasa Masih Waketum Golkar

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Nasional
Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Nasional
Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Nasional
Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Nasional
UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

Nasional
Di APEC, Mendag Zulhas Ajak Jepang Perkuat Industri Mobil Listrik di Indonesia

Di APEC, Mendag Zulhas Ajak Jepang Perkuat Industri Mobil Listrik di Indonesia

Nasional
Biaya UKT Naik, Pengamat Singgung Bantuan Pendidikan Tinggi Lebih Kecil dari Bansos

Biaya UKT Naik, Pengamat Singgung Bantuan Pendidikan Tinggi Lebih Kecil dari Bansos

Nasional
Penuhi Kebutuhan Daging Sapi Nasional, Mendag Zulhas Dorong Kerja Sama dengan Selandia Baru

Penuhi Kebutuhan Daging Sapi Nasional, Mendag Zulhas Dorong Kerja Sama dengan Selandia Baru

Nasional
UKT Naik, Pengamat: Jangan Sampai Mahasiswa Demo di Mana-mana, Pemerintah Diam Saja

UKT Naik, Pengamat: Jangan Sampai Mahasiswa Demo di Mana-mana, Pemerintah Diam Saja

Nasional
Profil Mayjen Dian Andriani, Jenderal Bintang 2 Perempuan Pertama TNI AD

Profil Mayjen Dian Andriani, Jenderal Bintang 2 Perempuan Pertama TNI AD

Nasional
Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga Dilarang Beraktivitas hingga Radius 7 Kilometer

Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga Dilarang Beraktivitas hingga Radius 7 Kilometer

Nasional
Anies Mau Istirahat Usai Pilpres, Refly Harun: Masak Pemimpin Perubahan Rehat

Anies Mau Istirahat Usai Pilpres, Refly Harun: Masak Pemimpin Perubahan Rehat

Nasional
Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Nasional
Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com