JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Partai Golongan Karya Aburizal Bakrie memastikan bahwa partainya akan berada di luar pemerintahan jika Joko Widodo dilantik sebagai Presiden ke-7 RI. Meski begitu, Wakil Ketua Umum Agung Laksono menilai, Golkar akan menyalahi program pokoknya jika berada di luar pemerintahan.
"Kalau Jokowi diputuskan maju (menang sebagai presiden), maka Golkar akan berada di luar pemerintahan," kata Aburizal ketika diwawancarai KompasTV, Selasa (12/8/2014).
Aburizal membantah sebutan bahwa berada di luar pemerintahan berarti menjadi oposisi. Dia mengingatkan bahwa sistem pemerintahan presidensial di Indonesia tidak mengenal istilah oposisi.
"Saya tidak bilang oposisi karena memang tidak ada di pemerintahan kita. Nanti kalau memang program (pemerintah) bagus, ya kita terima. Kalau tidak bagus, kita tolak," lanjut Aburizal.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Agung Laksono mengingatkan bahwa Golkar akan menyalahi program pokok partai jika berada di luar pemerintahan.
"Secara karakteristik, Partai Golkar selalu berada di pemerintahan. Dalam program pokoknya, (Partai Golkar) disebut turut serta dalam pembangunan di negeri ini. Jadi, dasarnya ada (untuk masuk dalam pemerintahan)," papar Agung dalam kesempatan yang sama.
Agung menambahkan, akan sulit bagi Golkar jika mereka memutuskan berada di luar pemerintahan. Ia mengingatkan bahwa sejauh ini masih banyak pengurus dan kader Partai Golkar yang duduk dalam pemerintahan daerah.
"Definisi di luar pemerintahan itu apa? Kita di daerah-daerah ada yang jadi gubernur, bupati, wali kota. Itu fakta," tutur Agung.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.