Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Usut Surat dari Prabowo, Bawaslu Minta Panwas Daerah Dampingi Guru

Kompas.com - 26/06/2014, 07:27 WIB
Arimbi Ramadhiani

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Badan Pengawas Pemilu Nelson Simanjuntak mengatakan, pengawas pemilu di daerah akan menindaklanjuti pengiriman surat kepada para guru yang mengatasnamakan calon presiden Prabowo Subianto. Bawaslu, kata Nelson, akan meminta pengawas pemilu daerah untuk mendampingi para guru yang menerima surat tersebut. Surat-surat itu diterima ribuan guru di beberapa daerah, di antaranya, Gunung Kidul, DIY; Depok, Jawa Barat; dan DKI Jakarta.

"Sedang ditangani Panwaslu di Gunung Kidul. Tadi juga saya menyarankan panwas supaya itu didampingi mereka (guru yang mendapat surat kampanye) untuk menyelesaikan kasus itu," ujar Nelson di Bawaslu, Jakarta, Rabu (25/6/2014).

Meski demikian, kata Nelson, sulit membuktikan kesalahan Prabowo pada kasus tersebut. Proses pengusutan akan dimulai dengan mencari siapa yang membuat surat itu dan meneliti apakah langsung ditandatangani oleh Prabowo atau tidak. Hal ini perlu dilakukan untuk mengantisipasi jika pihak yang diduga mengirimkan surat itu berkelit. Ia mengatakan, sebelum ada bukti, mudah bagi Prabowo untuk menyangkal surat tersebut datang darinya.

"Ini pasti pembuktiannya sulit. Paling nanti kita tanya (gurunya) 'Anda dapat ini dari mana?'. Kalau dikirim melalui pos, kita tanya (petugas kantor pos) 'siapa yang mengirim ke sini?'. Kalau dia (petugas kantor pos) jawab sudah lupa, nah bagaimana kita mengusutnya?" jelas Nelson.

Nelson menegaskan, tindakan mengirimkan surat kepada para guru ke sekolah merupakan pelanggaran kampanye karena dikirimkan ke sekolah-sekolah yang seharusnya netral dari kampanye politik.

"Tapi kalau mengirimkan surat ke alamat rumah guru, tidak masalah. Cuma, dinas yang memberitahu alamat guru, ya salah juga," kata Nelson.

Baca juga:
Ini Isi Surat Prabowo kepada Para Guru di Depok

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Nasional
Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Nasional
BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

Nasional
Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Nasional
Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para 'Sesepuh'

Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para "Sesepuh"

Nasional
Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Nasional
Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

Nasional
11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

Nasional
Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Nasional
KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar Rupiah

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar Rupiah

Nasional
Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Nasional
Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Nasional
Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Nasional
Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com