Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat: Jokowi "Bisa Gagalkan" Koalisi Indonesia Raya

Kompas.com - 19/04/2014, 14:27 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Setelah hasil hitung cepat pemilu legislatif diketahui, semua partai politik langsung bermanuver. Hasilnya antara lain muncul wacana membentuk poros baru yang digagas partai berbasis massa Islam untuk menghadapi pemilu. Poros baru itu rencananya akan dinamai koalisi Indonesia Raya.

Namun, Direktur Eksekutif Pol-Tracking Hanta Yudha mengatakan, poros baru itu sulit terealisasi. Pasalnya, tiap-tiap partai telah memiliki figur untuk diusung menjadi bakal calon presiden.

"Saya berharap ada poros baru di luar poros Jokowi dan poros Prabowo, tapi itu sulit," kata Hanta, dalam sebuah diskusi politik, di Cikini, Jakarta, Sabtu (19/4/2014).

Di luar itu, kata Hanta, keberadaan koalisi Indonesia Raya masih sangat rapuh. Selain sulit bersatu, partai-partai yang akan bergabung di dalamnya diperkirakan tak akan terlalu loyal. 

Hanta memberi contoh, bila PDI Perjuangan berniat mengambil salah satu ketua umum dari partai-partai tersebut untuk mendampingi Joko Widodo (Jokowi) dalam pemilu pilpres, apakah partai tersebut akan bertahan di koalisi atau memilih menjadi cawapres?

Menurut Hanta, kemungkinan besar, partai memilih untuk mengajukan bakal cawapres untuk Jokowi ketimbang bertahan di dalam poros baru koalisi Indonesia Raya. "Bagaimana kalau Jokowi minta Pak Hatta (Rajasa) jadi cawapres, maka tak akan ada poros baru itu. Ini karena semua capres ingin jadi cawapresnya Jokowi," ujarnya.

Hanta menegaskan, saat ini semua partai sedang mencari cara untuk terlibat dalam pemerintahan selanjutnya. Salah satunya dengan menyuarakan koalisi Indonesia Raya untuk meningkatkan posisi tawarnya.

Selain poros Jokowi, kata Hanta, poros Gerindra yang mengusung Prabowo sebagai bakal capres juga masuk dalam radar semua partai. Sulit bagi Hanta memercayai ada partai politik yang menolak ketika figurnya diminta untuk menjadi bakal cawapres Jokowi atau Prabowo.

"Taktisnya begini, ada capres yang dianggap kuat, Jokowi dan Prabowo. Semua partai menunggu, kalau diminta jadi cawapres, maka koalisi (Indonesia Raya) ini tak akan dibahas lagi," ujarnya.

Seperti diberitakan, pada Kamis (17/4/2014), Ketua Majelis Pertimbangan PAN Amien Rais mengeluarkan usulan tentang koalisi Indonesia Raya. Koalisi itu dianggap Amien sebagai penyempurna koalisi poros tengah yang akan diisi oleh sebanyak mungkin partai politik.

Amien menyampaikan usulan itu dalam pertemuan tertutup dengan perwakilan semua partai berbasis massa Islam dan sejumlah ormas Islam. Usulan itu dilandasi pentingnya keterlibatan semua pihak dalam membangun Indonesia yang majemuk.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Satgas Rafi 2024 Usai, Pertamina Patra Niaga Apresiasi Penindakan Pelanggaran SPBU oleh Aparat

Satgas Rafi 2024 Usai, Pertamina Patra Niaga Apresiasi Penindakan Pelanggaran SPBU oleh Aparat

Nasional
TNI dan Perwakilan Militer Indo-Pasifik Gelar Perencanaan Akhir Latma Super Garuda Shield 2024

TNI dan Perwakilan Militer Indo-Pasifik Gelar Perencanaan Akhir Latma Super Garuda Shield 2024

Nasional
Cegah Penyalahgunaan, Satgas Pangan Polri Awasi Distribusi Perusahaan Gula di Jawa Timur

Cegah Penyalahgunaan, Satgas Pangan Polri Awasi Distribusi Perusahaan Gula di Jawa Timur

Nasional
Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali, Panglima Agus Minta Bais TNI Mitigasi Ancaman

Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali, Panglima Agus Minta Bais TNI Mitigasi Ancaman

Nasional
Kisah Ayu, Bidan Dompet Dhuafa yang Bantu Persalinan Saat Karhutla 

Kisah Ayu, Bidan Dompet Dhuafa yang Bantu Persalinan Saat Karhutla 

Nasional
Dinilai Berhasil, Zulhas Diminta PAN Jatim Jadi Ketum PAN 2025-2030

Dinilai Berhasil, Zulhas Diminta PAN Jatim Jadi Ketum PAN 2025-2030

Nasional
Jokowi Bagikan 10.300 Sertifikat Tanah Hasil Redistribusi di Banyuwangi

Jokowi Bagikan 10.300 Sertifikat Tanah Hasil Redistribusi di Banyuwangi

Nasional
TNI AL Latihan Pendaratan Amfibi di Papua Barat, Libatkan 4 Kapal Perang

TNI AL Latihan Pendaratan Amfibi di Papua Barat, Libatkan 4 Kapal Perang

Nasional
Tengah Fokus Urus Pilkada, Cak Imin Bilang Jatim Bakal Ada Kejutan

Tengah Fokus Urus Pilkada, Cak Imin Bilang Jatim Bakal Ada Kejutan

Nasional
Targetkan Sertifikasi 126 Juta Bidang Tanah, Jokowi: Presiden Baru Tinggal Urus Sisanya, Paling 3-6 Juta

Targetkan Sertifikasi 126 Juta Bidang Tanah, Jokowi: Presiden Baru Tinggal Urus Sisanya, Paling 3-6 Juta

Nasional
BNPT Apresiasi 18 Pengelola Objek Vital Strategis dan Transportasi

BNPT Apresiasi 18 Pengelola Objek Vital Strategis dan Transportasi

Nasional
Kemenpan-RB Harapkan Pendaftaran CASN Segera Dibuka, Instansi Diminta Kebut Isi Rincian Formasi

Kemenpan-RB Harapkan Pendaftaran CASN Segera Dibuka, Instansi Diminta Kebut Isi Rincian Formasi

Nasional
Pimpinan MPR Minta Pemerintah Tak Ragu Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

Pimpinan MPR Minta Pemerintah Tak Ragu Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
Penyidik KPK Bawa 3 Koper dan 1 Ransel Usai Geledah Ruangan Kesetjenan DPR

Penyidik KPK Bawa 3 Koper dan 1 Ransel Usai Geledah Ruangan Kesetjenan DPR

Nasional
Hakim MK Ceramahi Kuasa Hukum Partai Aceh karena Telat Revisi Permohonan

Hakim MK Ceramahi Kuasa Hukum Partai Aceh karena Telat Revisi Permohonan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com