Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Prabowo Butuh Pendamping yang Bisa Tutupi Isu Pelanggaran HAM"

Kompas.com - 16/04/2014, 03:24 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com -- Pengamat politik dari Lembaga Pemilih Indonesia Boni Hargens menilai, bakal calon presiden dari Partai Gerindra Prabowo Subianto membutuhkan bakal calon wakil presiden yang bisa menutupi kelemahannya.

Menurut Boni, di antara kelemahan mantan Danjen Kopassus itu adalah isu pelanggaran hak asasi manusia pada 1998. "Yang dipilih harus bersih karena dia (Prabowo) bermasalah. Jadi bisa mem-back-up kelemahan dia," kata Boni di Jakarta, Selasa (15/4/2014) sore.

Prabowo, menurut Boni, tidak boleh memilih calon yang hanya bisa mendongkrak popularitas. Sebab, ujar dia, saat ini sosok Prabowo sudah cukup populer meskipun masih kalah dengan bakal calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Joko Widodo.

Dengan memilih calon yang bersih, menurut Boni, Prabowo akan dapat menutup sebagian kesalahannya pada masa lalu. "Jadi, wakil dia tidak boleh pragmatis, kalau seperti Hatta (Ketua Umum Partai Amanat Nasional Hatta Rajasa) masih susah karena dia juga bermasalah. Dia harus benar-benar bersih."

Selain itu, Boni juga menilai sosok Prabowo masih mempunyai kelemahan dalam hal elektabilitas partai. Gerindra yang diperkirakan hanya mendapatkan suara sekitar 12 persen pada pemilu legislatif berdasarkan hasil hitung cepat berbagai lembaga, menurut dia, tidak cukup kuat untuk bersaing pada pilpres.

"Prabowo butuh yang punya kekuatan partai," kata Boni. "(Sosok pendampingnya harus) bisa mendongkrak Prabowo yang menjadi pesaing terberat Jokowi."

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

SYL Diduga Minta Uang ke Para Pegawai Kementan untuk Bayar THR Sopir hingga ART

SYL Diduga Minta Uang ke Para Pegawai Kementan untuk Bayar THR Sopir hingga ART

Nasional
Delegasi DPR RI Kunjungi Swedia Terkait Program Makan Siang Gratis

Delegasi DPR RI Kunjungi Swedia Terkait Program Makan Siang Gratis

Nasional
Hari Ke-11 Penerbangan Haji Indonesia, 7.2481 Jemaah Tiba di Madinah, 8 Wafat

Hari Ke-11 Penerbangan Haji Indonesia, 7.2481 Jemaah Tiba di Madinah, 8 Wafat

Nasional
Ketua KPU Protes Aduan Asusila Jadi Konsumsi Publik, Ungkit Konsekuensi Hukum

Ketua KPU Protes Aduan Asusila Jadi Konsumsi Publik, Ungkit Konsekuensi Hukum

Nasional
Sindir Bobby, PDI-P: Ada yang Gabung Partai karena Idealisme, Ada karena Kepentingan Praktis Kekuasaan

Sindir Bobby, PDI-P: Ada yang Gabung Partai karena Idealisme, Ada karena Kepentingan Praktis Kekuasaan

Nasional
Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi, Kilas Balik 'Cicak Vs Buaya Jilid 2'

Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi, Kilas Balik "Cicak Vs Buaya Jilid 2"

Nasional
JK Singgung IKN, Proyek Tiba-tiba yang Tak Ada di Janji Kampanye Jokowi

JK Singgung IKN, Proyek Tiba-tiba yang Tak Ada di Janji Kampanye Jokowi

Nasional
Soal Peluang Ahok Maju Pilkada DKI atau Sumut, Sekjen PDI-P: Belum Dibahas, tetapi Kepemimpinannya Diakui

Soal Peluang Ahok Maju Pilkada DKI atau Sumut, Sekjen PDI-P: Belum Dibahas, tetapi Kepemimpinannya Diakui

Nasional
Dukung Jokowi Gabung Parpol, Projo: Terlalu Muda untuk Pensiun ...

Dukung Jokowi Gabung Parpol, Projo: Terlalu Muda untuk Pensiun ...

Nasional
PT Telkom Sebut Dugaan Korupsi yang Diusut KPK Berawal dari Audit Internal Perusahaan

PT Telkom Sebut Dugaan Korupsi yang Diusut KPK Berawal dari Audit Internal Perusahaan

Nasional
Solusi Wapres Atasi Kuliah Mahal: Ditanggung Pemerintah, Mahasiswa dan Kampus

Solusi Wapres Atasi Kuliah Mahal: Ditanggung Pemerintah, Mahasiswa dan Kampus

Nasional
Ketua KPU Bantah Dugaan Asusila dengan Anggota PPLN

Ketua KPU Bantah Dugaan Asusila dengan Anggota PPLN

Nasional
Soal Kemungkinan Usung Anies di Pilkada DKI, Sekjen PDI-P: DPP Dengarkan Harapan Rakyat

Soal Kemungkinan Usung Anies di Pilkada DKI, Sekjen PDI-P: DPP Dengarkan Harapan Rakyat

Nasional
DPR Pastikan Hasil Pertemuan Parlemen di WWF Ke-10 Akan Disampaikan ke IPU

DPR Pastikan Hasil Pertemuan Parlemen di WWF Ke-10 Akan Disampaikan ke IPU

Nasional
Komisi II Pertimbangkan Bentuk Panja untuk Evaluasi Gaya Hidup dan Dugaan Asusila di KPU

Komisi II Pertimbangkan Bentuk Panja untuk Evaluasi Gaya Hidup dan Dugaan Asusila di KPU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com