DPR Diminta Coret Dimyati dari Daftar Calon Hakim MK

JAKARTA, KOMPAS.com – Koalisi Masyarakat Sipil Selamatkan Mahkamah Konstitusi (MK) meminta Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR) mencoret nama Dimyati Natakusuma dari daftar calon hakim konstitusi.

Independensi Damyati diragukan karena karena ia merupakan politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

"Permasalahannya bukan politisi, tapi independensinya.  Apakah mereka bisa netral ketika memutus sengketa melibatkan partainya? Kita minta Komisi III coret calon dari politisi,” ujar Koordinator Koalisi, Erwin Natosmal Oemar di Jakarta, Minggu (2/3/2014).

Erwin mengatakan, DPR seharusnya berkaca pada kasus mantan Ketua MK Akil Mochtar yang terjerat  sejumlah kasus dugaan suap sengketa Pilkada. Akil sebelumnya merupakan politisi Partai Golkar. Hal ini agar tidak memunculkan “Akil” lainnya di MK.

Selain itu, Erwin meminta agar DPR menjelaskan lebih rinci kriteria atau ukuran untuk seleksi hakim MK. Koalisi Masyarakat Sipil Selamatkan MK ini berharap hakim konstitusi yang terpilih nanti bisa mengembalikan kredibilitas MK.

“Ya, sudah jelas saat ini anggota parpol atau politisi harus dijauhkan dari MK. Sudah cukup pelajaran dari Akil Mochtar,” katanya.

Terkait pencalonannya, Dimyati yang juga anggota Komisi III DPR itu telah mendapat restu dari Ketua Umum PPP Suryadharma Ali.

Dimyati menjelaskan bahwa ia memiliki alasan yang lebih kuat untuk maju sebagai calon hakim konstitusi ketimbang menjadi calon anggota legislatif periode 2014-2019. Ia mengatakan akan bersungguh-sungguh mengikuti tahapan seleksi hakim konstitusi.

Dimyati pun akan memutuskan mundur dari PPP jika akhirnya terpilih sebagai hakim konstitusi. Dimyati berjanji tak akan terjebak dalam konflik kepentingan saat terpilih menjadi hakim konstitusi meski perkara yang ditanganinya berkaitan dengan PPP.

Untuk diketahui, Dimyati adalah satu-satunya politisi yang telah secara resmi mendaftarkan diri sebagai calon hakim konstitusi. Selain Dimyati, ada enam orang yang telah mendaftar dan berasal dari kalangan akademisi. Pemilihan hakim konstitusi rencananya ditetapkan pada 4 Maret 2013.

Saat ini, Komisi III DPR telah memilih Tim Pakar yang akan memberi rekomendasi pada Komisi III setelah terlibat dalam proses uji kelayakan dan uji kepatutan calon hakim konstitusi.

Rekomendasi Tim Pakar itulah yang akan dijadikan salah satu rujukan Komisi III dalam memilih dua hakim konstitusi pengganti Akil Mochtar yang tersandung kasus dugaan suap dan Harjono yang akan segera pensiun di Maret 2014.

Tim Pakar saat ini berjumlah delapan orang, yaitu Sjafii Maarif, Laica Marzuki, Zein Bajeber, Natabaya, Lauddin Marsuni, Andi Mattalata, Saldi Isra, dan Husni Umar.