Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hakim MK Ditanyai KPK soal Peran Atut dalam Pilkada Lebak

Kompas.com - 25/02/2014, 15:02 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Dua hakim konstitusi yang diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Anwar Usman dan Maria Farida Indriarti, Senin (25/2/2014), mengaku ditanyai soal dugaan keterlibatan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah dalam suap sengketa Pilkada Lebak, Banten. KPK hendak mendalami peran Atut dalam putusan yang melibatkan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar itu.

"Pemeriksaan Pilkada Lebak saja. Ya sama sajalah dengan yang dulu. Ini kan kaitannya dengan Pilkada Lebak. Dulu kan belum untuk Ibu Atut," kata Anwar seusai diperiksa KPK.

Hal serupa disampaikan Maria. KPK menurutnya ingin mendalami bagaimana pemungutan suara ulang yang terjadi dalam pilkada di Lebak itu.

"Kami berdua ditanya tentang (Pilkada) Lebak saja, untuk menambah keterangan yang lalu, itu saja. Ditanya bagaimana setelah sidang pemungutan suara ulang itu dilaporkan, itu saja, kan itu PSU, kemudian dilaporkan kembali," ujarnya.

Namun, Anwar mengaku tidak pernah mendengar ataupun mengetahui bahwa Akil terlibat dalam suap sengketa pilkada, baik Pilkada Lebak maupun juga sengketa pilkada lainnya, yang diperkarakan di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Enggak ada, enggak ada," jawab Anwar.

Anwar dan Maria diperiksa selama kurang lebih tiga setengah jam oleh penyidik KPK. Keduanya datang beriringan dengan mobil terpisah pukul 10.25 WIB dan baru keluar pukul 14.00 WIB.

Selain hakim, hari ini KPK juga memeriksa panitera MK Kasianur Sidauruk, panitera pengganti definitif MK Saiful Anwar, serta seorang yang berprofesi sebagai advokat. Mereka juga diperiksa sebagai saksi untuk tersangka yang sama. Dalam kasus sengketa Pilkada lebak ini, Atut disangka bersama-sama adiknya, Tubagus Chaeri Wardana, menyuap Akil melalui pengacara Susi Tur Andayani.

Adapun kasus suap sengketa pilkada yang menjerat Akil sudah memasuki tahap persidangan. Akil didakwa menerima hadiah atau janji terkait pengurusan sengketa 15 pilkada. Akil pun tampak emosi seusai mendengar jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membacakan sebagian surat dakwaan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

BNPB: 4 Orang Luka-luka Akibat Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut

BNPB: 4 Orang Luka-luka Akibat Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut

Nasional
BNPB: Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut Rusak 27 Unit Rumah, 4 di Antaranya Rusak Berat

BNPB: Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut Rusak 27 Unit Rumah, 4 di Antaranya Rusak Berat

Nasional
Tanggal 1 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 1 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 30 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 30 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Nasional
Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Nasional
TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

Nasional
Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Nasional
PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

Nasional
Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Nasional
Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Nasional
Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Nasional
PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

Nasional
Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Nasional
Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com