Tri Rismaharini dan Jokowi-Ahok, Contoh untuk Kepala Daerah Lain

“Beliau (Tri Rismaharini) inspirasi Gubernur DKI, melawan Dewan. Cara beliau diikuti Pak Ahok dan Jokowi,” kata Wakil Ketua KPK Adnan Pandupraja dalam jumpa pers seusai seminar "Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi" di Jakarta, Selasa (10/12/2013).

WARTA KOTA/ANGGA BHAGYA NUGRAHA Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, saat memasuki ruangan kerja usai pelantikan di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (15/10/2012). Jokowi-Ahok terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Periode 2012-2017.

“Menjadi wali kota itu harus punya integritas, inovasi, punya kreasi, energi, dan punya keberanian untuk diturunkan,” kata Adnan.

Dalam kesempatan yang sama, Tri mengaku tidak pernah punya pengalaman dimintai uang oleh DPRD agar kebijakannya disetujui DPRD.

“DPRD minta fee, tidak pernah karena dari awal saya sudah sampaikan, tidak ada uang, tidak ada transaksi uang,” ujarnya.

Menurut Tri, dia sudah menegaskan kepada setiap kepala dinas agar tidak melakukan korupsi. Karena gaya pemerintahannya yang berani ini, Tri pernah akan dilengserkan. Enam dari tujuh fraksi di DPRD Kota Surabaya setuju untuk memberhentikan Tri dari jabatannya sekitar 2011 karena kebijakan Tri menaikkan pajak reklame.

Enam dari fraksi yang menyetujui itu termasuk Fraksi PDI-P yang sebelumnya mengusung Tri Risma menjadi wali kota. Selama empat bulan pertama menjabat, pemerintahan Tri terus digoyang DPRD, termasuk kebijakannya yang menolak rencana pemerintah pusat untuk membangun jalan tol di tengah Surabaya.