Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Boediono Dukung KPK Tindak Mafia di Balik Kasus Century

Kompas.com - 23/11/2013, 21:20 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Republik Indonesia Boediono menegaskan bahwa dirinya memberi dukungan penuh kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menuntaskan kasus Bank Century. Boediono juga mendukung agar para aktor yang bermain dan melakukan penyelewengan dalam skandal Century ditindak tegas.

"Siapapun yang secara melanggar hukum menunggangi atau memanfaatkan kebijakan uang kami ambil demi kepentingan pribadi, orang lain, kelompok atau siapa saja, harus ditindak tegas," kata Boediono dalam keterangan pers di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Sabtu (23/11/2013) malam.

Menurut Boediono, keputusan menyelamatkan Bank Century pada saat itu merupakan hal yang perlu dilakukan dan sudah tepat. Ia mengaku menjalankan tugasnya sebagai Gubernur Bank Indonesia dengan tanggung jawab mulia untuk menyelamatkan perekonomian bangsa dari ancaman krisis global tahun 2008.

"Saya dengan tulus dan senang hati akan terus membantu KPK menjalankan proses hukum untuk mereka yang mencederai kepercayaan rakyat dan amanah untuk menjaga perekonomian negara," ujarnya.

Boediono menggelar jumpa pers terkait permintaan keterangan yang dilakukan KPK terhadap dirinya. Ia mengaku, tim KPK meminta sejumlah keterangan dari dirinya terutama mengenai pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP).

Sebelumnya, Juru Bicara KPK Johan Budi menyampaikan, KPK membutuhkan keterangan Boediono mengenai pemberian dana talangan (bail out) kepada Bank Century dan penetapan bank itu sebagai bank gagal dan berdampak sistemik. Pada 2008, saat kebijakan dana talangan diberikan kepada Bank Century, Boediono menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia.

Kepada wartawan malam ini Boediono mengatakan, kebijakan memberi talangan kepada Bank Century dilatarbelakangi oleh situasi krisis global yang mengancam perekonomian nasional. Kegagalan di salah satu institusi keuangan, kata dia, betapapun kecilnya akan menimbulkan efek domino yang luas. Ia menuturkan, dalam situasi yang dipandang sebagai krisis saat itu, ia dan Menteri Keuangan kala itu yaitu Sri Mulyani, telah berusaha melakukan tanggungjawab dengan sebaik-baiknya.

"Saya hanya ingin mengatakan, untuk diri saya, saya melakukan tanggungjwab itu dengan segala ketulusan hati saya dengan tujuan demi kebaikan bangsa dalam situasi yang sangat luar biasa. Bagi saya itu suatu kehormatan dalam posisi bisa memberikan kontribusi bagi bangsa ini," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Nasional
Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Nasional
BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

Nasional
Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Nasional
Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para 'Sesepuh'

Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para "Sesepuh"

Nasional
Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Nasional
Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

Nasional
11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

Nasional
Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Nasional
KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar Rupiah

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar Rupiah

Nasional
Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Nasional
Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Nasional
Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Nasional
Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com