Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pembunuhan Munir, Utang yang Tetap Ditunggu Pelunasannya

Kompas.com - 08/10/2013, 10:43 WIB

KOMPAS.com — "Saya patah hati tetapi tetap dan telanjur cinta pada negeri ini," kata Suciwati, istri almarhum pejuang hak asasi manusia, Munir, sebagaimana ditirukan Usman Hamid, Senin (7/10/2013), di Jakarta.

Pernyataan ini, menurut Usman, disampaikan Suciwati saat mendengar, pada 2 Oktober lalu, Mahkamah Agung mengabulkan peninjauan kembali terpidana pembunuh Munir, Pollycarpus Budihari Priyanto. Hukuman Pollycarpus dikurangi dari 20 tahun menjadi 14 tahun penjara.

Usman mengenang Munir yang meninggal karena dibunuh pada 7 September 2004 sebagai simbol perlindungan dan perjuangan penegakan HAM di Indonesia.

"Munir menyadari sistem peradilan negeri ini rusak. Namun, dia tidak berhenti mencoba," kenang Usman, yang sejak 1998 bergaul dengan Munir di Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan.

KOMPAS IMAGES/VITALIS YOGI TRISNA Aktivis yang tergabung dalam Paguyuban Keluarga Korban HAM melakukan aksi damai di depan Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (6/9/2012). Aksi Kamisan ke-272 tersebut bertepatan dengan peringatan 8 tahun wafatnya aktivis HAM, Munir. Para demonstran mewarnai aksi ini dengan menampilkan topeng-topeng berbentuk wajah Munir.
"Munir satu tokoh pejuang HAM yang tidak bisa diabaikan pada zamannya. Kematiannya menjadi momentum mengejar keadilan atas kasus pembunuhan dan kekejian serupa di Indonesia," kata Direktur Eksekutif Setara Institute Hendardi, yang telah bergaul dengan Munir sejak tahun 1990-an.

Awalnya, Hendardi melihat ada harapan dalam penuntasan kasus Munir, apalagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2005 pernah menyatakan penuntasan kasus ini merupakan the test of our history. Tahun itu, Presiden bahkan membentuk tim pencari fakta yang dipimpin Marsudi Hanafi dari kepolisian. Kejaksaan dan aktivis HAM tergabung di tim ini.

"Namun, dengan dikabulkannya PK Pollycarpus, semua itu seperti omong kosong. Sekarang, yang terlihat justru upaya mengulur waktu penuntasan kasus itu," ujar Hendardi.

Padahal, seperti disampaikan Choirul Anam, Ketua Komite Aksi Solidaritas untuk Munir (Kasum), penuntasan kasus Munir merupakan utang Pemerintah Indonesia yang ditunggu dunia dan masyarakat Indonesia.

"Bulan Juni lalu Komite HAM PBB meminta Pemerintah RI menyelesaikan kasus Munir dalam waktu satu tahun, artinya pada pertengahan 2014. Namun, hukuman Pollycarpus malah dikurangi hingga sebentar lagi dia bebas. Padahal, dalang pembunuhan Munir belum terungkap. Permintaan maaf Badan Intelijen Negara dan Garuda Indonesia juga belum terdengar," kata Choirul. (Iwan Santoso)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polisi Lengkapi Kekurangan Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang

Polisi Lengkapi Kekurangan Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang

Nasional
Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang

Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Bersama TNI AL, Polisi, dan Basarnas, Bea Cukai Bantu Evakuasi Korban Erupsi Gunung Ruang

Bersama TNI AL, Polisi, dan Basarnas, Bea Cukai Bantu Evakuasi Korban Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Prabowo Ingin Berkumpul Rutin Bersama Para Mantan Presiden, Bahas Masalah Bangsa

Prabowo Ingin Berkumpul Rutin Bersama Para Mantan Presiden, Bahas Masalah Bangsa

Nasional
Hanura Sebut Suaranya di Manokwari Dipindah ke PSI, Berdampak ke Perolehan Kursi DPRD

Hanura Sebut Suaranya di Manokwari Dipindah ke PSI, Berdampak ke Perolehan Kursi DPRD

Nasional
Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Nasional
Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Nasional
Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Nasional
Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Nasional
Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Nasional
Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Nasional
Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com