Prabowo Anggap Kontrak Politik Gerindra dan PDI-P Tak Penting

Sebagian besar mengingatkan lagi soal janji politik PDI Perjuangan (PDI-P) pada 2009 yang menyatakan akan mendukung Prabowo sebagai capres. Pada Pemilu 2009, Megawati merangkul Prabowo untuk menjadi calon wakil presiden. Namun, kontrak politik antara PDI-P dan Partai Gerindra kini tak lagi dianggap penting.

"Masalah kontrak politik itu tidak akan signfikan lagi, karena sekarang semuanya kembali pada kehendak rakyat," ujar Prabowo dalam jumpa pers di Bandara Halim Perdana Kusuma, Sabtu (28/9/2013).

Menurut Prabowo, jika suatu saat ada keputusan politik dari salah satu pihak, itu menjadi hak dari pihak tersebut. Ia menuturkan, siapa pun berhak dicalonkan atau mencalonkan diri sebagai presiden.

"Tapi kalau rakyat menghendaki saya, ya itu juga harus dihormati," seloroh Prabowo.

Lebih lanjut, Prabowo menyatakan fokus perhatiannya saat ini adalah proses menuju pemilu seperti Daftar Pemilih Tetap yang tak kunjung beres. Ia berharap agar proses demokrasi dalam pemilu mendatang tidak dibajak oleh kepentingan segelintir kelompok.

Kontrak politik

Pada Pemilu 2009, PDI-P dan Partai Gerindra berkoalisi untuk mencukupi syarat mengajukan pasangan capres dan cawapres. Pasangan capres yang diajukan yakni Megawati-Prabowo. Santer dikabarkan bahwa kedua partai itu membuat kontrak politik terkait Pemilu 2014 bahwa PDI -P akan mendukung Prabowo sebagai capres.

Kontrak politik saat itu dilakukan di kediaman Megawati di Jalan Teuku Umar. Hadir sejumlah petinggi kedua partai. Dari PDI-P hadir Megawati, Pramono Anung, dan Puan Maharani. Sementara dari Partai Gerindra hadir Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, Fadli Zon, dan Martin Hutabarat.

Namun, Sekretaris Jenderal PDI-P Tjahjo Kumolo menampik bahwa partainya terlibat perjanjian untuk mendukung Prabowo dalam Pemilu 2014.

“Saya lima tahun lalu sudah jadi Ketua DPP Bidang Politik. Tidak ada perjanjian (dukungan 2014). Hanya ada perjanjian karena suara PDI-P dan Gerindra kurang, jadi bersepakat untuk koalisi dan menetapkan Bu Mega sebagai capres dalam Pilpres 2009 lalu, itu saja,” papar Tjahjo.

Tjahjo pun menyindir bahwa Partai Gerindra tengah mendikte gerak partainya. Ia menilai hal itu tidak etis. Pengusungan capres, lanjutnya, adalah menjadi hak penuh bagi PDI-P, bukan partai lain.