Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 06/09/2013, 09:54 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Gerindra memperingatkan PDI Perjuangan soal kontrak politiknya. PDI-P dinilai memiliki dua kontrak politik bersama Partai Gerindra.

Kontrak pertama yakni terkait koalisi Pemilu 2014 dan kontrak kedua yakni janji Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yang juga kader PDI Perjuangan untuk menuntaskan masa jabatan sebagai Gubernur DKI Jakarta. Meski demikian, Ketua Umum Partai Gerindra Suhardi mengaku tak bermaksud menjegal langkah Jokowi maju sebagai salah satu kandidat capres.

“Kalau itu (capres) urusan Jokowi dan PDI Perjuangan. Kami hanya mengingatkan, janji kepemimpinan harus konsisten. Kontrak politik Jokowi harus menuntaskan tugas sebagai Gubernur Jakarta,” ujar Suhardi saat dihubungi wartawan, Kamis (5/9/2013) malam.

Sementara itu, terkait kontrak politik dengan PDI Perjuangan yang dibuat pada Pemilu 2009 lalu, Suhardi mengatakan, hal itu menjadi urusan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

“Biar mereka yang bicara. Tapi yang pasti partai ini bulat mendukung Prabowo dan berharap mendapat dukungan dari seluruh lapisan masyarakat termasuk PDI Perjuangan,” ucap Suhardi.

KOMPAS IMAGES/VITALIS YOGI TRISNA Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo usai menghadiri acara Rakernis Fungsi Lalu Lintas 2013 di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (19/3/2013). Rapat ini membahas cara untuk memberikan keamanan dan kelancaran lalu lintas menjelang Pemilu tahun 2014.

Pada Pemilu 2009, PDI-P dan Partai Gerindra berkoalisi untuk mencukupi syarat mengajukan pasangan capres dan cawapres. Pasangan capres yang diajukan yakni Megawati-Prabowo. Santer dikabarkan bahwa kedua partai itu membuat kontrak politik terkait Pemilu 2014 bahwa PDI Perjuangan akan mendukung Prabowo sebagai capres.

Kontrak politik saat itu dilakukan di kediaman Megawati di Jalan Teuku Umar. Hadir sejumlah petinggi kedua partai. Dari PDI Perjuangan yakni Megawati, Pramono Anung, dan Puan Maharani. Sementara dari Partai Gerindra hadir Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, Fadli Zon, dan Martin Hutabarat.

Namun, terkait soal kontrak politik itu, Suhardi membantah partainya mencoba memanas-manasi PDI-P menjelang perhelatan akbar 2014 nanti.

“Kami tidak merasa memanasi. Itu hal yang biasa dalam berpendapat. Hubungan kami sejak dahulu baik sampai sekarang. Kami ketemu ketika acara Pak Taufiq Kiemas di Teuku Umar,” imbuhnya.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo menampik bahwa partainya terlibat perjanjian untuk mendukung Prabowo dalam Pemilu 2014.

“Saya lima tahun lalu sudah jadi Ketua DPP Bidang Politik. Tidak ada perjanjian (dukungan 2014). Hanya ada perjanjian karena suara PDI-P dan Gerindra kurang, jadi bersepakat untuk koalisi dan menetapkan Bu Mega sebagai capres dalam Pilpres 2009 lalu, itu saja,” papar Tjahjo.

Tjahjo pun menyindir bahwa Partai Gerindra tengah mendikte gerak partainya. Ia menilai hal itu tidak etis. Pengusungan capres, lanjutnya, adalah menjadi hak penuh bagi PDI Perjuangan, bukan partai lain.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda
28th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PKB Munculkan Nama Said Aqil Jadi Kandidat Kapten Timnas Pemenangan Anies-Muhaimin

PKB Munculkan Nama Said Aqil Jadi Kandidat Kapten Timnas Pemenangan Anies-Muhaimin

Nasional
Hapus 'Chat' dengan Pihak Berperkara, Wakil Ketua KPK 'Selamat' dari Sanksi Etik

Hapus "Chat" dengan Pihak Berperkara, Wakil Ketua KPK "Selamat" dari Sanksi Etik

Nasional
KPK Cecar Irwan Mussry soal Aliran Uang ke Eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta

KPK Cecar Irwan Mussry soal Aliran Uang ke Eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta

Nasional
Kaesang Disebut Gabung PSI, Jokowi: Apa yang Diputuskan Tanggung Jawab Dia

Kaesang Disebut Gabung PSI, Jokowi: Apa yang Diputuskan Tanggung Jawab Dia

Nasional
Bawaslu Sebut Gibran Dkk Langgar UU Pemilu, PDI-P: Kita Taati Aturan

Bawaslu Sebut Gibran Dkk Langgar UU Pemilu, PDI-P: Kita Taati Aturan

Nasional
Data Intelijen soal Parpol Dinilai Ancaman Serius Proses Pemilu 2024

Data Intelijen soal Parpol Dinilai Ancaman Serius Proses Pemilu 2024

Nasional
Airlangga Masuk Bursa Bacawapres Ganjar, Hasto: Sudah Dicermati

Airlangga Masuk Bursa Bacawapres Ganjar, Hasto: Sudah Dicermati

Nasional
'Dissenting Opinion', Albertina Ho Nilai Wakil Ketua KPK Johanis Tanak Langgar Etik

"Dissenting Opinion", Albertina Ho Nilai Wakil Ketua KPK Johanis Tanak Langgar Etik

Nasional
BRIN Sebut Data Intelijen soal Parpol Indikasi Penyalahgunaan Kekuasaan

BRIN Sebut Data Intelijen soal Parpol Indikasi Penyalahgunaan Kekuasaan

Nasional
Wamentan Diisukan Ditampar Prabowo di Istana, Kementan Bantah Ada Rapat Bersama

Wamentan Diisukan Ditampar Prabowo di Istana, Kementan Bantah Ada Rapat Bersama

Nasional
Setelah Deklarasi Anies-Cak Imin, 2 Lowongan Bacawapres Akan Goyang Koalisi Lagi?

Setelah Deklarasi Anies-Cak Imin, 2 Lowongan Bacawapres Akan Goyang Koalisi Lagi?

Nasional
Polri Buru Suami Selebgram Nur Utami yang Terkait Sindikat Narkoba Fredy Pratama

Polri Buru Suami Selebgram Nur Utami yang Terkait Sindikat Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Jokowi 'Ground Breaking' Hotel Nusantara Bintang Lima di IKN

Jokowi "Ground Breaking" Hotel Nusantara Bintang Lima di IKN

Nasional
PDI-P Buka Peluang Pertemukan Megawati dan Prabowo Bahas Pilpres 2024

PDI-P Buka Peluang Pertemukan Megawati dan Prabowo Bahas Pilpres 2024

Nasional
Hari Pencoblosan di Puncak Musim Hujan, KPU Siapkan Manajemen Risiko Bencana

Hari Pencoblosan di Puncak Musim Hujan, KPU Siapkan Manajemen Risiko Bencana

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com