Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Di Meja Makan, Jokowi Tak Bahas Politik dengan Megawati

Kompas.com - 07/09/2013, 20:51 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo meminta agar kedekatannya dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri tidak dikaitkan dengan pencalonannya sebagai Presiden RI.

Ditemui di sela Rapat Kerja Nasional PDI Perjuangan di Hotel Ecopark, Ancol, Jakarta, Sabtu (7/9/2013), Jokowi mengakui dekat dengan Megawati, bahkan sering semeja makan dengan Megawai serta tokoh lain. Saat Rakernas memasuki jeda makan siang hari ini, Jokowi dan petinggi PDI Perjuangan mendampingi Megawati untuk makan siang di salah satu rumah makan khas Padang di Jakarta Utara.

"Enggak ada pembahasan soal capres. Kalau makan ya soal makanannya saja, soal ayam gorengnya, soal kepala kakapnya, soal rendangnya," canda Jokowi dengan diiringi tawa khasnya.

Jokowi menyadari bahwa dukungan kepada dirinya untuk duduk di kursi presiden terus mengalir. Namun, ia tidak ingin ambil pusing soal itu. Jokowi menegaskan, yang dilakukannya saat ini adalah fokus pada persoalan yang terjadi di Jakarta.

"Urusan saya itu yang masih berhubungan dengan Jakarta. Kalau politik, tanyakan ke DPP, tanya ke Bu Mega. Kalau tanya Ria Rio, Tanah Abang, baru saya jawab," kata Jokowi.

Dukungan dari internal partai terhadap pencapresan Jokowi semakin kuat dalam pembacaan pandangan umum Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan dalam Rakernas PDI Perjuangan hari ini. Meski begitu, belum ada keputusan resmi dari PDI Perjuangan terkait figur yang akan diusung sebagai capres 2014.

Saat menyampaikan pidato politiknya dalam Rakernas, Jumat (6/9/2013) kemarin, Megawati berkali-kali memuji Jokowi sebagai kader potensial dan memiliki getaran seperti mantan Presiden RI Soekarno. Di sisi lain Megawati menyiratkan baru akan mengambil keputusan terkait calon presiden setelah diselenggarakannya pemilihan anggota legislatif.

Sesuai hasil kongres, penentuan calon presiden PDI Perjuangan menjadi hak prerogatif Ketua Umum. Semua usulan yang mengemuka dalam rakernas hanya menjadi bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

Nasional
Didakwa Korupsi Rp 44,5 Miliar, SYL Pamer Kementan Kontribusi Rp 15 Triliun ke Negara

Didakwa Korupsi Rp 44,5 Miliar, SYL Pamer Kementan Kontribusi Rp 15 Triliun ke Negara

Nasional
Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

Nasional
Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub, PKS Tegaskan Partai Pemenang Pileg di Jakarta

Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub, PKS Tegaskan Partai Pemenang Pileg di Jakarta

Nasional
KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

Nasional
Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

Nasional
PDN Diserang 'Ransomware', Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

PDN Diserang "Ransomware", Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

Nasional
PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

Nasional
Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Nasional
Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Nasional
Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Nasional
Sahroni Didorong Maju Pilkada Jakarta, Paloh: Dia Punya Kapabilitas, tetapi Elektabilitasnya...

Sahroni Didorong Maju Pilkada Jakarta, Paloh: Dia Punya Kapabilitas, tetapi Elektabilitasnya...

Nasional
Istana Tetapkan Tema dan Logo HUT ke-79 RI: 'Nusantara Baru, Indonesia Maju'

Istana Tetapkan Tema dan Logo HUT ke-79 RI: "Nusantara Baru, Indonesia Maju"

Nasional
KPI Tegaskan Belum Pernah Terima Draf Resmi RUU Penyiaran

KPI Tegaskan Belum Pernah Terima Draf Resmi RUU Penyiaran

Nasional
Dinyatakan Langgar Etik, Bamsoet: Saya Tak Mau Berpolemik

Dinyatakan Langgar Etik, Bamsoet: Saya Tak Mau Berpolemik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com