Seharusnya Hanura Putuskan Cawapres Usai Pileg

"Yang disampaikan Pak Fuad itu memang sesuai konstitusi partai. Di dalam konstitusi, untuk kepentingan strategis seperti pilkada, capres, dan cawapres harusnya rapimnas. Namanya rapimnas ini ada DPP dan DPD," kata Yuddy ketika dikonfirmasi, Rabu (4/7/2013).

Ia mengatakan, deklarasi capres dan cawapres kemarin tidak disetujui dalam forum rapimnas tetapi dalam pembekalan caleg. Jika mengacu pada konstitusi yang ada, Yuddy menilai, pernyataan Fuad benar.

Yuddy mengaku tidak hadir dalam acara deklarasi tersebut. Ia mengatakan sedang di luar daerah, tetapi telah memperoleh informasi bahwa ada putusan tentang cawapres yang akan diusung Hanura.

"Kebetulan juga saya tidak dapat kereta api karena saya anggap itu bukan rapat dan forum," tuturnya.

Yuddy mengatakan, secara ideal Partai Hanura seharusnya mampu menangkap aspirasi rakyat dan mendengarkan pendapat internal sebelum memutuskan. Lagi pula, lanjutnya, saat ini Hanura tengah fokus pada pemilihan legislatif.

Ia juga menuturkan, Hanura masih menunggu hasil pemilu legislatif sebelum menentukan cawapres. Sementara itu, capres Hanura dari awal sudah jelas, yaitu Wiranto.

"Ini fatsun politik yang selalu disampaikan ketum bahwa kami belum tentukan cawapres sampai pemilu. Kalau itu diralat, ya diralat Pak Wiranto sendiri, ya mau enggak mau mendukung," kata Yuddy.