Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polri: Gugatan ke KPK Itu Hak Korlantas

Kompas.com - 27/10/2012, 21:28 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Biro Penerangan Masyarakat Kepolisian RI, Brigadir Jenderal (Pol) Boy Rafli Amar mengatakan, gugatan yang dilayangkan Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri  pada Komisi Pemberantasan Korupsi, merupakan hak Korlantas. Menurut Korlantas, KPK menyita dokumen yang tidak berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan korupsi simulator ujian surat izin mengemudi (SIM) saat penggeledahan di Gedung Korlantas Juli lalu.

"Sifatnya dari gugatan tersebut adalah upaya hukum. Korlantas hanya ingin yang tidak terkait dengan perkara hukum, barang-barangnya bisa dikembalikan," ujar Boy di Mabes Polri Jakarta, Sabtu (27/10/2012).

Dia menanggapi gugatan Korlantas terhadap KPK yang tetap diproses di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan meski  kisruh antara KPK-Polri dalam kasus simulator SIM sudah ditengahi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Menurut Boy, Korlantas sudah mengirimkan surat kepada KPK yang isinya meminta lembaga antikorupsi itu mengembalikan barang atau dokumen milik Korlantas yang dianggap tidak berkaitan dengan kasus.

"Sudah banyak yang kita minta item-item-nya," ucap Boy.

Dia melanjutkan, penyitaan barang-barang seharusnya relevan dengan kasus. Penyidik KPK, kata Boy, harus tahu barang yang disita itu terkait dengan kasus yang disidik atau tidak. "Jadi penyidik harus paham mana yang sekiranya memiliki keterkaitan dengan perkara," katanya.

Sementara, Juru Bicara KPK Johan Budi sebelumnya mengatakan, KPK masih memeriksa alat bukti yang disita dari Gedung Korlantas tersebut. Jika memang nantinya barang sitaan itu tidak berkaitan dengan kasus simulator SIM, Johan mengatakan KPK pasti akan mengembalikannya ke Korlantas.

Dalam gugatannya, Korlantas Polri meminta KPK mengembalikan barang atau dokumen sitaan yang dianggap tidak terkait dengan kasus simulator SIM. Korlantas Polri mengaku mengalami kerugian karena penyitaan oleh KPK tersebut. Adapun sidang gugatan perdata maupun pra peradilan atas proses penyitaan oleh KPK itu akan berlangsung awal November nanti. Johan mengatakan, KPK siap menghadapi proses hukum yang merupakan tindak lanjut gugatan tersebut.

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Dugaan Korupsi Korlantas Polri
Polisi vs KPK

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

    Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | 'Crazy Rich' di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

    [POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | "Crazy Rich" di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

    Nasional
    Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

    Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

    Nasional
    Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

    Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

    Nasional
    Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

    Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

    Nasional
    Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

    Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

    Nasional
    Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

    Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

    Nasional
    Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

    Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

    Nasional
    Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

    Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

    Nasional
    Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

    Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

    Nasional
    Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

    Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

    Nasional
    Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

    Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

    Nasional
    KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

    KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

    Nasional
    Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

    Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com