DPP Golkar Yakin Tak Ada Munaslub

JAKARTA, KOMPAS.com- Ketua Umum DPP Partai Golkar Muhammad Jusuf Kalla memang harus mempertanggungjawabkan perolehan suara partainya yang tidak mencapai target. Namun, pertanggungjawabkan Kalla bukan di Munas Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar dalam waktu dekat, melainkan pada munas reguler yang akan diadakan pada Desember mendatang.

Forum Rapat Konsultasi Nasional dengan para pimpinan DPD Partai Golkar, yang akan diselenggarakan pada Kamis (16/4) mendatang dan Rapat Pimpinan Nasional Khusus (Rapimnasus) yang akan digelar pada 23 April mendatang sama sekali tidak membicarakan soal pertangungjawaban, apalagi untuk menggantikan Kalla. Hanya khusus membahas laporan dan evalusi hasil pemilu dari seluruh DPD dan selanjutnya membahas rencana koalisi dan pencaloan Kalla sebagai Presiden dan Wapres.

Demikian disampaikan Ketua DPP Partai Golkar Theo L Sambuaga saat dihubungi Kompas, Selasa (14/4) malam. "Pak Kalla dan pengurus DPP memang nanti akan memberikan pertanggungjawaban tentang perolehan suara Partai Golkar, akan tetapi bukan di Munaslub. Melainkan di munas reguler yang akan digelar pada Desember nanti. Juga bukan di Rapat Konsultasi Nasional dan Rapimnasus. Jangan karena ada kegagalan, langsung membuat pertemuan darurat. Itu tradisi yang buruk," tandas Theo.

Meskipun tidak ada Munaslub untuk meminta pertanggungjawaban Kalla dan DPP Partai Golkar lainnya, Theo yakin Partai Golkar tetap solid. "Partai Golkar kan biasa bersikap demokratis dan membebaskan kadernya memiliki pendapat seperti yang terjadi sekarang ini, ada yang menginginkam munaslub. Akan tetapi, kita sudah sepakat tunduk pada aturan partai," lanjut Theo.

Mengenai rencana pertemuan Pengurus Harian DPP Partai Golkar dengan Kalla, Selasa malam ini yang disebut-sebut akan membahas hasil pembicaraan antara Kalla dan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, Theo mengaku tidak tahu kenapa urung dilaksanakan. Theo hanya menyatakan memang belum dijadwalkan.

Tidak ada satupun pengurus Harian DPP Partai Golkar yang datang. Yang datang justru Ketua DPD Tingkat Sulawesi Selatan Ilham Sirajuddin dan Ketua DPD Tingkat I Partai Golkar Sulawesi Barat Anwar Adnan Saleh.

Hadir pula mantan Menteri Hukum dan HAM, yang kini Duta Besar RI di Rusia Hamid Awaluddin. Kendaraan mereka diparkir di halaman dalam rumah dinas Wapres, sehingga mereka tidak ada yang bisa dicegat untuk memberikan penjelasan perihal hasil pertemuan.

Jangan "dagang sapi"

Secara terpisah, Ketua Departemen Hukum, HAM dan Otonomi Daerah DPP Partai Golkar Ariady Achmad mengingatkan para elit Partai Golkar agar bertenggang rasa dan menahan diri untuk tidak melakukan politik "dagang sapi" dengan elit parpol lain di saat perolehan suara belum final, sementara para pimpinan DPD dan kader Partai Golkar lainnya yang ada di daerah, tengah "berjuang" mengawasi perhitungan suara Partai Golkar.

"Tolonglah tahan diri, dan jangan dagang sapi pada saat mereka yang di daerah masih berjuang menunggu dan menghitung jumlah suara Partai Golkar. Boleh-boleh saja bertemu, akan tetapi ingatlah dan bersimpatilah kepada kader yang ada di daerah. Suara mereka tidak terlalu besar jika dihitung, namun mereka tengah berjuang untuk Partai Golkar. Jangan mereka ditinggalkan," kata Ariady.

Tentang Munaslub, Ariady juga kurang setuju. Karena, hal itu akan menjadi preseden. "Jadi, Partai Golkar solid membangun komunikasi. Kita punya tradisi perbedanaan pendapat. Namun, itu biasa dalam demokrasi di Partai Golkar," demikian Ariady.